Mataram (Suara NTB) – Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, menyesalkan langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang menutup 25 gerai ritel modern Alfamart dan Indomaret. Pasalnya penutupan tersebut dinilai berdampak luas terhadap para pekerja, setidaknya sekitar 150 karyawan kehilangan pekerjaan.
Karena itu Isvie menyebutkan bahwa pemerintah daerah seharusnya dapat mengedepankan solusi lain sebelum mengambil langkah penutupan gerai. Ia menilai persoalan perizinan maupun pelanggaran perda masih bisa dibicarakan tanpa harus berujung pada penghentian operasional usaha.
“Saya tentu prihatin, kenapa tidak ada upaya-upaya sebelumnya yang dilakukan oleh Pemkab Lombok Tengah sehingga tidak harus dengan keputusan penutupan gerai. Mungkin ada solusi lain,” kata Isvie Ruepada baru-baru ini.
Ia mengatakan, persoalan terkait izin usaha maupun aturan daerah seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog antara pemerintah daerah dan pihak pengelola ritel modern. Menurut dia, penutupan gerai justru menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar.
“Kita sesalkan itu terjadi, apalagi dalam kondisi fiskal yang terbatas, kemudian ada pemerintah daerah yang melakukan hal-hal yang tidak solutif seperti ini,” katanya.
Meski demikian, Isvie mengaku belum mengikuti secara detail kasus tersebut karena padatnya agenda-agenda kerja sebagai pimpinan DPRD NTB. Namun demikian pihaknya tetap memberikan atensi terhadap persoalan tersebut, lantaran menyangkut hajat hidup orang banyaknya.
“150 karyawan yang kehilangan pekerjaan itu tidak sedikit, ada keluarga yang menaruh harapan di mereka. Ada anak istri yang paling pertama merasakan dampak atas kehilangan pekerjaan akibat keputusan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menutup 25 gerai ritel modern yang tersebar di 10 kecamatan sejak 11 Mei 2026. Penutupan dilakukan karena gerai-gerai tersebut dinilai melanggar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang jarak ritel modern dengan pasar rakyat. (ndi)
