Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Pada opini WTP kali ini, Lobar berada pada posisi peringkat ketiga dengan tindak lanjut temuan tertinggi di NTB.
Kendati demikian, Pemkab Lobar berkomitmen menuntaskan rekomendasi BPK dan benahi aset yang masih menjadi pekerjaan rumah. Penyerahan LHP tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB, Dr. Suparwadi, S.E., M.M., Ak., ERMAP, CSFA, kepada Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), dan Ketua DPRD Lobar, L. Ivan Indaryadi, di Kantor Perwakilan BPK Provinsi NTB pada Senin (25/5/2026).
Opini WTP yang diraih secara berturut-turut ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Menanggapi pencapaian ini, Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan bahwa opini WTP ini membawa tanggung jawab yang lebih besar bagi seluruh jajaran pemerintahan di masa mendatang.
“Alhamdulillah, hal ini menandakan tantangan kita ke depan akan semakin banyak. Tentu kita akan menyelesaikan seluruh tindak lanjut yang sudah disusun secara baik,” ujar Bupati LAZ.
Bupati juga mengapresiasi kinerja jajarannya yang telah bekerja keras, sehingga progres tindak lanjut terhadap temuan-temuan BPK dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan hasil yang sangat positif dan menempatkan Lombok Barat di posisi atas.
“Alhamdulillah untuk tindak lanjut BPK atas temuan-temuan tahun lalu, kita sudah berada di urutan ketiga. Tadi sudah disampaikan, persentasenya berada di angka 86 sekian persen. Ini yang harus terus kita genjot lagi ke depan,” tambahnya.
Saat ditanya mengenai kendala klasik yang sering dihadapi, yakni persoalan aset daerah, Bupati LAZ tidak menampik bahwa masalah tersebut merupakan akumulasi dari persoalan lama yang terus diurai. Pihaknya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut.
“Iya, ini kan problemnya aset tahunan yang sudah lama-lama, tapi kita harus tetap selesaikan. Insyaallah semuanya akan tuntas dengan baik,” tegasnya.
Instruksi Tegas untuk OPD
Bupati LAZ pun memberikan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama bagi OPD yang masih memiliki catatan atau rekomendasi dari BPK, agar segera bergerak cepat tanpa menunda-nunda waktu.
“Oh harus, harus kita rencana tindak lanjutnya harus segera ya. Enggak boleh tertunda, harus segera tuntas semuanya untuk ditindaklanjuti. Jadi nanti OPD-OPD yang ada catatannya harus segera menindaklanjuti agar tuntas semua,” pungkasnya.
Dengan diraihnya opini WTP ini, diharapkan sinergi antara eksekutif dan legislatif di Lombok Barat dapat terus terjaga demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan menyejahterakan masyarakat. (her)
