DPRD Lombok Utara mengapresiasi program pembiayaan Bank NTB Syariah bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Langkah ini tidak hanya meringankan beban pembiayaan di tingkat CPMI, tetapi juga menekan praktik rentenir yang disinyalir menjadi jalan pintas akibat keterpaksaan di kalangan CPMI.
“Kami di DPRD Lombok Utara menyambut positif program pembiayaan kepada CPMI oleh Bank NTB Syariah. Menurut kami, langkah ini merupakan solusi praktis untuk menekan berbagai persoalan sosial dan ekonomi di kalangan CPMI dan keluarganya,” ujar Anggota Komisi III DPRD Lombok Utara, M. Indra Darmaji Asmar, ST., Senin (1/6).
Ia menegaskan, fenomena di lapangan menunjukkan adanya minat dan ketertarikan menjadi CPMI yang sangat tinggi, khususnya tujuan Jepang, Korea dan Taiwan. Fasilitasi program pembiayaan oleh Bank milik daerah tentunya menjadi solusi yang meringankan masyarakat.
Ia melihat, menjadi PMI di sektor formal di sejumlah negara maju merupakan peluang besar bagi masyarakat untuk memperbaiki kualitas ekonomi dengan lebih cepat. Selain penghasilan bulanan yang tinggi, jaminan keselamatan yang diatur oleh pemerintah memberi kenyamanan dalam bekerja.
Untuk itu, Pihaknya mendorong Pemda Lombok Utara melalui OPD teknis dan Bank NTB Syariah, untuk memperbanyak sosialisasi. Salah satu cara efektif yang dapat digunakan adalah mengumumkan ke masyarakat terkait program fasilitasi pembiayaan tersebut dengan melibatkan pemerintah desa dan aparat kewilayahan (kepala dusun).
“Sejauh ini, kita melihat banyak program pembiayaan CPMI dilakukan secara mandiri. Entah dengan menjual aset, atau bahkan meminjam dengan pengenaan bunga kembalian yang tidak wajar. Kalau ada KUR khusus PMI, tentu ini solusi yang bijak untuk membantu masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Darmaji mencatat, angka penempatan PMI dari Lombok Utara cukup besar. Berdasarkan Data BPS Lombok Utara tahun 2025, jumlah PMI yang berhasil diberangkatkan sesuai prosedur penempatan sebanyak 910 orang. Terdiri dari 686 laki-laki dan 224 perempuan.
Hanya saja, kata dia, dari data tersebut 71,31 persennya atau 649 masih dominan ke negara tetangga Malaysia, disusul penempatan ke Taiwan 75 orang, Singapura 70 orang dan Hongkong 61 orang.
Pihaknya berharap, penempatan ke sektor formal (industri) menjadi prioritas penempatan. Langkah ini tentu dibarengi dengan menjembatani kemampuan para pencari kerja kalangan anak muda melalui keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Lombok Utara.
“Kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan beberapa negara maju seperti Jepang dan Korea, tentu harus diimbangi oleh kesiapan kita di daerah. Bila perlu, medical checkup dilakukan di daerah sehingga tidak ada peluang untuk mengaburkan hasil tes kesehatan calon pencari kerja,” tandasnya. (ari)
