Mataram (Suara NTB) – Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid menyampaikan bahwa masyarakat Pulau Sumbawa mesti harus lebih bersabar dulu terkait dengan aspirasi untuk pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Pasalnya sampai dengan saat ini, belum ada sinyal apapun dari pemerintah pusat untuk membuka keran pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Jadi kita tahu ya, pemerintah belum membuka moratoriumnya. Harus bersabar. Tapi kami tetap mendorong (pemerintah),” ujar Fauzan Khalid saat ditemui di Senggigi Lombok Barat, pada Senin malam, 8 Januari 2026.
Hal itu disampaikan Fauzan untuk merespons terkait dengan kembalinya digelar aksi demonstrasi menuntut pembentukan PPS baru-baru ini. Dikatakan Fauzan bahwa pihaknya di Komisi II sangat memahami alasan pemerintah pusat masih mengunci keran Pemekaran.
“Jadi ada hal-hal yang memang menjadi alasan dari pemerintah yang sangat kuat. Sehingga daerah otonomi baru untuk seluruh Indonesia itu belum ada yang diputuskan. Jadi ada banyak lah pertimbangannya,” ujar Fauzan.
Disebutkan politisi partai Nasdem tersebut bahwa salah satu alasannya yakni kesiapan anggaran. Ditengah situasi fiskal negara saat ini tidak memungkinkan untuk membiayai pemekaran daerah. Sementara operasional DOB dinilai sangat besar.
Dengan demikian, mimpi untuk pembentukan PPS yang sempat disuarakan oleh masyarakat di 5 Kabupaten kota di pulau Sumbawa tersebut harus ditunda. Karena kata Fauzan, pembukaan DOB baru tentu akan diputuskan berdasarkan keputusan pemerintah pusat.
Oleh karena itu, anggota DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah itu meminta agar desakan pembentukan PPS yang sempat menguat beberapa hari terakhir bisa disuarakan dengan cara-cara yang elegan.
Mantan Bupati Lombok Barat ini berharap, demo desakan PPS yang terus disuarakan di beberapa daerah di Pulau Sumbawa itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Apalagi ada narasi-narasi demonstran ingin menutup pelabuhan akan merugikan masyarakat di pulau Lombok dan Sumbawa.
“Kita justru berharap jangan. Karena pemerintah itu pasti berpikir yang terbaik untuk masyarakat. Ya cuma kan ada persoalan-soalan yang oleh masyarakat tidak diketahui. Kalau itu sudah mengganggu dan merugikan kita sendiri nanti. Ini kan repot,” pangkasnya. (ndi)
