Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menegaskan bahwa saldo kas daerah (Silpa) sebesar Rp1,14 triliun bukanlah dana menganggur. Dana tersebut telah dialokasikan untuk mendanai berbagai program prioritas pada tahun anggaran 2026.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati KSB, Hj. Hanipah, saat membacakan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (11/6/2026).
Menanggapi kritik DPRD terkait tingginya Silpa dan rendahnya serapan anggaran di sejumlah sektor produktif, Pemda menjelaskan, realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp2,88 triliun atau 150,48 persen dari target dipengaruhi oleh dana transfer pemerintah pusat yang diterima di luar perkiraan, termasuk Transfer Dana Fisik (TDF) dan pembayaran kurang bayar tahun sebelumnya.
Menurut Wabup, surplus anggaran sebesar Rp822,28 miliar membuat pemerintah tidak perlu menggunakan seluruh pembiayaan yang telah dianggarkan. Karena itu, Silpa sebesar Rp1,14 triliun masih tersimpan dan telah direncanakan menjadi sumber pendanaan program prioritas melalui APBD Perubahan 2026.
Pemda juga menjelaskan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 144,15 persen ditopang oleh peningkatan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta Retribusi Jasa Umum melalui penerapan sistem digital SIMTAX dan E-Retribusi.
Terkait rendahnya serapan anggaran program Kartu Sumbawa Barat Maju (KSB Maju), khususnya sektor pertanian dan perikanan, Pemda menilai capaian program tidak bisa diukur hanya dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari hasil yang diperoleh masyarakat.
Pada program KSB Maju Tani Ternak, realisasi anggaran tercatat 35,17 persen atau Rp1,39 miliar dari pagu Rp3,97 miliar. Meski demikian, Pemda mengklaim target program tercapai 100 persen. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) telah menjangkau 5.000 hektare lahan, sementara subsidi panen diberikan untuk 996 hektare.
Sementara itu, program KSB Maju Perikanan mencatat realisasi anggaran 68,90 persen dengan capaian sasaran 85,02 persen. Pemda menyebut hampir seluruh nelayan yang telah terverifikasi telah menerima manfaat asuransi.
Pemda juga menanggapi masukan DPRD terkait kualitas bibit sapi pada program peternakan. Pemerintah berjanji memperketat pengawasan kualitas bibit sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) serta meningkatkan pendampingan melalui Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).
Di bidang infrastruktur, Pemda menyatakan akan mengevaluasi perencanaan drainase untuk mengatasi persoalan genangan air di sejumlah kawasan strategis.
Sementara terkait 16 temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemda memastikan seluruh rekomendasi sedang ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang dikoordinasikan Inspektorat Daerah. “Penyelesaian temuan BPK tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui perbaikan sistem pengendalian internal agar masalah serupa tidak kembali terjadi,” tukasnya.
Menutup pindatonya Wabup berharap pembahasan lanjutan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 bersama DPRD dapat menghasilkan perbaikan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (bug)
