PEMERINTAH Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan prioritas utama yang harus dipenuhi bagi setiap warga, terutama bagi para pekerja di daerah tersebut.
Hal ini disampaikan Bupati Haerul Warisin dalam arahannya pada Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Lombok Timur, Selasa (23/6). Dalam forum tersebut, Bupati menyoroti masih banyaknya pengusaha atau pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Banyak juga dari pihak pengusaha yang ada sudah memasukkan pegawainya kepada BPJS Ketenagakerjaan, tapi BPJS Kesehatan tidak. Sementara karyawan mereka yang seperti itu, ini juga harus diinventarisir dan dicari mereka supaya tidak hanya BPJS Ketenagakerjaan saja,” paparnya.
Bupati menekankan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan justru merupakan kewajiban yang lebih utama dibandingkan BPJS Ketenagakerjaan. “Ketika ia sudah masuk BPJS Ketenagakerjaan maka wajib dimasukkan ke BPJS Kesehatan. Itu lebih utama sebenarnya baru ke BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Bupati Haerul Warisin memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk melakukan inventarisasi terhadap para pengusaha atau pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Saat ini, tidak kurang dari 700 ribu penduduk Lotim telah terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari pemerintah pusat. Sementara itu, Pemkab Lotim melalui segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) juga menganggarkan dana tidak kurang dari Rp96 miliar untuk masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam PBI JK.
Komitmen Pemkab Lotim dalam sektor kesehatan terus diperkuat dengan peningkatan anggaran yang signifikan. Pada tahun 2026, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp132 miliar untuk memperkuat jaminan kesehatan masyarakat, meningkat drastis dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp86 miliar. Komitmen ini terus dijalankan di tengah efisiensi fiskal daerah yang mencapai lebih dari Rp405 miliar dari pemerintah pusat.
Bupati Haerul Warisin juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) pada 2026, dengan menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Lombok Timur tanpa terkecuali.
“Kami ingin memastikan setiap warga Lombok Timur mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Ini adalah amanat konstitusi dan kewajiban kami sebagai pemerintah,” demikian kungkapnya. (rus)
