BerandaNTBSUMBAWATemukan Indikasi Penyimpangan di Elpiji 3 Kilogram

Temukan Indikasi Penyimpangan di Elpiji 3 Kilogram


Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, menemukan adanya pengguna gas elpiji 3 kilogram yang tidak sesuai peruntukan bagi penerima. Salah satu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki omset Rp7 juta Rp8 juta per hari, justru menggunakan tabung gas melon tersebut


“Ada kita temukan usaha yang Rp7 juta-Rp8 juta per hari, tetapi mereka malah menggunakan gas elpiji 3 kilogram. Hal itu tentu sangat kita sayangkan karena akan berdampak terhadap masyarakat yang seharusnya menerima gas tersebut,” kata Bupati Jarot, Selasa (23/6).


Dikatakan Bupati, pelaku UMKM tersebut disinyalir memiliki 7-8 tabung gas melon, sehingga berdampak terhadap masyarakat lainnya. Terkait kondisi tersebut pemerintah mengaku sudah menurunkan tim untuk melakukan pengecekan lapangan termasuk upaya penertiban atas pelanggaran tersebut.


Selain gas elpiji 3 kilogram, Bupati turut mengakui gas elpiji 12 kilogram juga mengalami kelangkaan yang mengakibatkan masyarakat sangat kesulitan. Khusus untuk elpiji non subsidi, adanya kelangkaan di masyarakat lantaran kuota yang diberikan pemerintah juga terbatas.

“Hasil komunikasi terakhir terjadinya kelangkaan atas gas tersebut, karena kekurangan stok secara nasional. Hal itu terjadi lantaran status selat Hormuz yang masih bergejolak sehingga pasukan gas elpiji menjadi terganggu,” ujarnya.


Orang nomor satu di Kabupaten Sumbawa menegaskan, pemerintah akan segera melakukan penertiban penyalahgunaan elpiji terutama yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal tersebut dilakukan karena diduga masih ada pengusaha yang menggunakan gas tersebut.


Selain itu, pihaknya juga akan menertibkan tata niaga elpiji 3 kilogram, karena selama ini dilepas secara bebas meski di tabung tertera bantuan bagi masyarakat miskin. Termasuk pengawasan ke pangkalan, sub pangkalan hingga pengecer akan dimaksimalkan.

“Di Sumbawa ada delapan kelurahan serta 157 desa dan ada 600 lebih pangkalan, sehingga kami akan melakukan pengawasan secara ekstra agar tidak terjadi penyalahgunaan,” demikian kata Bupati. (ils)


IKLAN

RELATED ARTICLES

IKLAN






VIDEO