Sumbawa Besar (Suara NTB) – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori memberikan atensi khusus terkait persoalan aset pemerintah. Salah satunya, tanah yang juga menjadi catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB.
“Masalah aset ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar OPD untuk mengamankan aset tersebut. Terlebih jika aset ini bisa memberikan manfaat bagi daerah,” kata Ansori kepada wartawan, Jumat (26/6).
Wabup melanjutkan, penertiban aset ini sebagai bentuk tindaklanjut atas temuan LHP BPK, terutama kaitannya dengan sertifikasi tanah pemerintah. Aset ini sangat penting harus ditertibkan karena sudah menjadi catatan BPK hampir setiap tahun.
“Jadi, kita akan libatkan semua pihak salah satunya satgas. Dan hari ini rapat pertama, karena dari data yang masuk banyak sekali aset pemda yang belum bersertifikat dan sebagainya,” ujarnya.
Ia pun menegaskan, aset yang ada saat ini selain tertib harus bisa memberikan manfaat terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, aset ini merupakan kekayaan yang harus memberikan kontribusi untuk peningkatan pendapatan asli daerah.
Salah satu upaya dalam proses penertiban yang dilakukan nantinya yakni dengan skema mediasi, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pihaknya juga akan menggandeng aparat penegak hukum baik itu, TNI dan Polri serta Kejaksaan, untuk membantu proses mediasi tersebut bisa berjalan aman dan lancar.
