Selong (Suara NTB) – Menyusul prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang menjadi tertinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB), Tim Penggerak PKK Provinsi NTB menggagas terobosan baru dengan pendampingan berbasis keluarga. Metode ini mulai diujicobakan di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Sakra, Lotim.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, prevalensi stunting di Lotim mencapai 33 persen, meningkat dari 27 persen pada 2023. Angka ini menempatkan Lotim di posisi tertinggi di antara kabupaten/kota se-NTB, bahkan masuk kategori zona merah bersama Lombok Utara. Sementara itu, data Desember 2025 mencatat angka 22,39 persen, dengan tambahan 545 kasus baru (0,8 persen) pada Januari 2026.
Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Sinta Agathia M. Iqbal menjawab Suara NTB usai pertemuan Gerakan Cegah Stunting di Kantor Desa Pringgabaya Utara, Sabtu (27/6/2026) menegaskan bahwa pendekatan konvensional yang bersifat satu arah dinilai kurang efektif. “Yang kita hadapi ini adalah masyarakat, jadi kita harus kenal dulu dengan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, stunting bukan sekadar masalah gizi, melainkan persoalan multidimensi yang melibatkan pendidikan, sosial, perumahan, hingga keamanan.
Inovasi yang diperkenalkan adalah Media Asesmen Partisipatif (MAP) dengan pendekatan Komunikasi Antar Pribadi (KAP). Metode ini memanfaatkan media visual berbentuk peta untuk membantu keluarga mengidentifikasi sendiri akar masalah stunting—mulai dari kesehatan, gizi, ekonomi, hingga akses sanitasi. Kader posyandu berperan sebagai fasilitator yang mendampingi keluarga, bukan sekadar pemberi informasi.
“Selama ini keluarga sering kali hanya menjadi penerima informasi. Kami ingin orang tua menjadi subjek utama yang mampu mengenali akar persoalan di keluarganya sendiri,” tegas Sinta.
Pendekatan personal ini diharapkan mendorong perubahan dari dalam keluarga. “Karena sekali lagi yang dihadapi adalah masyarakat, ada ibunya, bapaknya, lingkungan, kakek nenek, tetangga, semuanya harus terlibat,” tambahnya.
Desa Sakra juga diproyeksikan menjadi model Desa Berdaya NTB melalui program ketahanan pangan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Program ini ditargetkan mulai menunjukkan hasil pada akhir 2026 dan dapat direplikasi di daerah lain.
Seluruh rangkaian ini merupakan bagian dari persiapan peluncuran investasi serentak penanganan stunting yang direncanakan Pemerintah Provinsi NTB pada Juli mendatang. “Harapannya bergerak semakin baik lagi,” pungkas Sinta.
Sekretaris Dinas Kesehatan Lotim, Saepul Idris menambahkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Lotim untuk terus mencegah stunting. Sebagai daerah yang paling banyak penduduknya se-NTB, pencegahan stunting telah dilakukan dengan berbagai program konvergensi.
Diakui, penurunan prevalensi stunting tidak bisa hanya dari sektor kesehatan, tapi perlu lintas sektor. Pasalnya, tidak saja dari masalah kesehatan menjadi pemicu stunting tapi juga masalah lain yang cukup kompleks.
Khusus di Dinas Kesehatan sendiri, berbagai inovasi kreatif telah dihadirkan. Sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan agar lebih akseleratif, Dikes tetap memprogramkan pemberian makanan tambahan kepada semua sasaran di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Meski diketahui sudah ada pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberian makanan tambahan ini tetap berlanjut. (rus)
