Mataram (Suara NTB) – Sebagai besar jalan Provinsi, baik yang ada di pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, kondisinya masih gelap gulita dikarenakan tidak memiliki fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU). Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan program unggulan daerah untuk pembangunan sektor pariwisata.
Karena itu Anggota Komisi IV DPRD NTB, Iwan Panjidinata mendorong pengadaan lampu PJU pada tahun 2026 bisa dilaksanakan secara merata di seluruh kabupaten/kota demi pemerataan pembangunan di setiap daerah.
“Untuk anggaran 2026, diharapkan agar PJU yang akan ditender titik pemasangannya dibagi rata ke seluruh kabupaten/kota, biar ada pemerataan,” ujarnya di Mataram.
Ia mengakui bahwa pada tahun 2025, Pemprov NTB sudah melaksanakan pengadaan pemasangan PJU. Namun, tidak merata dilakukan di setiap daerah, akibatnya, masih banyak jalan provinsi yang kondisinya masih gelap gulita.
Padahal, menurutnya, secara anggaran pada 2025, jumlah titik dan anggaran yang dialokasikan jumlahnya jauh lebih besar dari tahun ini yang hanya dianggarkan sekitar Rp2 miliar.
“Tahun 2025 ada ratusan titik yang dipasang dengan anggaran Rp18-19 miliar. Ini yang kita sayangkan, kenapa tahun lalu jumlahnya besar, tetapi titik pemasangannya terbatas,” kata Iwan Panjidinata.
Menurutnya, proyek pengadaan PJU ini sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, yakni bagaimana membangun pariwisata mendunia. Namun, justru kondisi yang terlihat saat ini berbanding terbalik dengan besaran anggaran pemasangan PJU pada tahun ini.
“Jadi, kalau kita lihat dari sisi anggaran, tidak sebanding dengan kebutuhan. Seharusnya ditingkatkan dan ini akan kita dorong,” ujar politisi partai Gerindra itu.
Untuk itu, ia berharap Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan melakukan penyesuaian anggaran PJU untuk 2026, sebab bila ini tidak dilakukan maka ketimpangan akses penerangan akan terus berlanjut dan tidak mendukung pengembangan pariwisata secara merata di seluruh wilayah NTB.
“Jika anggaran dialokasikan sesuai usulan pada tender 2026 diharapkan menghasilkan penempatan PJU yang merata di seluruh kabupaten/kota,” pungkasnya. (ndi)
