Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa, akan melibatkan kepala desa dalam melakukan evaluasi terhadap kebutuhan 48.849 unit rumah dari jumlah hunian yang tersedia saat ini.
“Jadi, untuk tingkat kesenjangan antara rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan ada sekitar 48.849 unit. Data tersebut masih kita evaluasi lebih lanjut, ” kata Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa,Rizqi Herlfiansyah.
Evaluasi dan pengecekan ulang data tersebut, dianggap saat penting dilakukan untuk memastikan kondisi riil di lapangan. Keterlibatan kepala desa sebagai bentuk koordinasi dan kerjasama, sehingga proses pendataan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat.
“Kades yang paling tahu dan paling paham kondisi masyarakatnya, sehingga kita libatkan dalam percepatan evaluasi data backlog tersebut, ” ujarnya.
Jika sudah ada data terbaru, maka pola penanganan yang akan dilakukan juga bisa lebih maksimal. Meskipun, Pemkab Sumbawa tidak bisa mengintervensi masalah backlog ini secara khusus. Apalagi untuk kekurangan rumah biasanya diintervensi melalui rumah subsidi. Sementara, anggaran pemerintah tidak tersedia.
“Selama ini memang kita belum memiliki program khusus untuk backlog, karena anggaran kita juga terbatas sehingga kita berharap bisa diintervensi beberapa tahun kedepan, ” ujarnya.
Diakuinya, terkait dengan kondisi tersebut pihaknya berharap bisa diintervensi melalui program yang ada di Kementerian PKP. Apalagi untuk backlog saat ini menjadi perhatian khusus PKP, sehingga diharapkan bias diintervensi. “Karena jumlah backlog kita sangat banyak, sehingga kami sangat berharap Kementerian PKP bisa memberikan perhatian khusus ke Sumbawa, ” tambahnya. (ils)
