Selong (Suara NTB) – Frekuensi perjalanan dinas (perdin) anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) yang mencapai 39 kali dalam satu tahun anggaran menuai sorotan. Pemerhati kebijakan publik sekaligus akademisi Universitas Gunung Rinjani, Muhammad Saleh menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi mencerminkan rendahnya efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Menurut Saleh, jika dibagi rata ke empat komisi, masing-masing komisi melakukan sekitar 10 kali perjalanan dinas. Angka ini menunjukkan bahwa perjalanan dinas telah menjadi agenda rutin, bahkan cenderung bersifat wajib bagi lembaga legislatif daerah.
“Dalam praktiknya, perjalanan dinas kerap dipersepsikan sebagai instrumen untuk menyerap anggaran yang telah dialokasikan. Padahal, setiap perjalanan harus memiliki alasan dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Ia mengungkapkan, tidak jarang ditemukan kecenderungan penyusunan justifikasi yang bersifat formalitas semata agar kegiatan tetap dapat dilaksanakan. Meskipun tidak selalu didasarkan pada kebutuhan substantif. Secara administratif, perjalanan dinas memang tidak boleh fiktif, namun manfaat nyata yang dihasilkan sering kali belum terukur secara objektif.
Saleh menekankan, setiap pelaksanaan perjalanan dinas seyogianya menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan orientasi pada hasil atau result-oriented. Indikator keberhasilan perlu dirumuskan jelas. Misalnya kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembentukan peraturan daerah, penguatan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi anggota dewan.
Sebagai upaya efisiensi belanja daerah, ia merekomendasikan pengurangan frekuensi kunjungan kerja dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Seperti rapat, konsultasi, studi banding, atau koordinasi secara virtual. Perjalanan dinas langsung hanya dilakukan bila benar-benar diperlukan. Misalnya untuk observasi lapangan mendalam, verifikasi implementasi kebijakan, atau kajian praktik terbaik (best practices) yang tidak dapat diperoleh secara optimal melalui daring.
“Pendekatan ini tidak hanya membuat anggaran lebih efisien. Namun juga menghasilkan manfaat yang lebih terukur bagi peningkatan kualitas fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD,” paparnya.
Ketua DPRD Lotim Sebut Sebagian Besar Waktu Wakil Rakyat di Kantor
Ketua DPRD Lotim, Muhammad Yusri yang dikonfirmasi terpisah mengatakan saat ini dewan Lotim justru turut kena pemangkasan anggaran yang cukup besar. Sebagian besar waktu anggota DPRD Lotim ini ada di kantor melayani dengar pendapat warga yang datang mengadu.
Pokok pikiran wakil rakyat Lotim ini sebelumnya bisa tembus rata-rata Rp3 miliar kini tersisa masing-masing hanya Rp1,5-1,7 miliar tahun 2026. “Angka yang dinilai jauh dibandingkan periode sebelumnya,” ucapnya.
Di sisi lain, pembahasan juga menyoroti target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun ini. Tahun ini bersama eksekutif rencana akan dibahas sekitar 22 Perda.
Anggota DPRD juga menyoroti bahwa di tengah pemangkasan anggaran untuk makan-minum dan program lainnya, kapasitas untuk menyerap aspirasi masyarakat justru semakin besar. Hal ini menimbulkan dilema karena tuntutan yang terus meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran yang memadai. (rus)
