DPRD Kota Mataram telah merampungkan pembahasan awal terhadap Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2025 yang sebelumnya disampaikan dalam rapat paripurna. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.
Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., kepada Suara NTB usai memimpin rapat gabungan komisi, Senin (6/7/2026) mengatakan pembahasan diawali melalui rapat internal DPRD untuk mengevaluasi serapan anggaran serta realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Setelah itu, pimpinan DPRD mengundang seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna melakukan rapat kerja bersama komisi-komisi sesuai bidang masing-masing.
“Selama tiga hari kami memberikan kesempatan kepada masing-masing komisi untuk melakukan rapat bersama mitra OPD, sehingga setiap catatan dan temuan dapat dibahas secara menyeluruh,” ujar Malik.
Ia menjelaskan, hasil rapat internal, rapat komisi, dan pembahasan bersama OPD kemudian dikonsolidasikan dalam rapat gabungan antarkomisi. Melalui mekanisme tersebut, berbagai masukan dan catatan dari setiap komisi dapat diselaraskan sebelum disampaikan kepada pihak eksekutif.
Menurut Malik, DPRD menargetkan hasil pembahasan tersebut dapat dibawa dalam rapat gabungan dengan pemerintah daerah pada pekan depan. Dalam forum tersebut, DPRD akan menyampaikan sejumlah rekomendasi, perhatian khusus, serta masukan konstruktif sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menambahkan, rekomendasi yang diberikan DPRD tidak hanya menjadi bahan evaluasi tahunan, tetapi juga akan menjadi acuan dalam pengawasan terhadap tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah.
“Catatan yang kami berikan akan dievaluasi kembali pada tahun berikutnya. Kami ingin meminimalkan temuan yang sama sehingga pelaksanaan program pemerintah semakin baik dari tahun ke tahun,” ujar Malik.
Orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini menegaskan, fungsi pengawasan DPRD dijalankan secara berkelanjutan melalui rapat kerja dengan OPD. Dalam forum tersebut, dewan memantau perkembangan serapan anggaran, realisasi program, capaian prioritas pembangunan, serta pelaksanaan berbagai kebijakan daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD. (fit)
