Tanjung (Suara NTB) – Tokoh masyarakat (Toma) di Kabupaten Lombok Utara meminta kepada Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, agar melanjutkan pelebaran jalur Pusuk yang menghubungkan Lombok Utara dengan kabupaten/kota lain di Pulau Lombok. Jalur ini, terakhir kali diintervensi ketika Gubernur dijabat oleh Dr. Zulkieflimansyah.
“Kami minta agar Pak Gubernur mengintervensi ruas jalan provinsi di jalur Pusuk. Lebar jalan di jalur ini sudah harus disesuaikan dengan mobilitas masyarakat dan jumlah kendaraan,” ungkap tokoh masyarakat Lombok Utara, sekaligus mantan Wakil Ketua DPRD KLU, Mariadi, S.Ag., Kamis (9/7/2026).
Menurut dia, lebar jalan jalur Pusuk sudah tidak menampung kepadatan lalu lintas kendaraan baik kendaraan pribadi maupun kendaraan angkut barang.
Di usia Provinsi NTB yang sudah menginjak 67 tahun, program jalan ke KLU dinilai Mariadi, tergolong minim. Rehabilitasi jalan jalur Pusuk hanya mengandalkan tambal sulam di beberapa titik parsial. Sedangkan pelebaran jalan hanya menyentuh tikungan sempit dan area rawan longsor.
Dewan penasihat Partai Golkar Lombok Utara berpendapat, jalur Pusuk idealnya dilebarkan, baik di wilayah Gunung Sari, Lombok Barat, maupun Kecamatan Pemenang, Lombok Utara.
“Rencana Pak Gubernur membuka jalur bypass Lembar-Pelabuhan Kayangan cukup bagus. Dan, alangkah bagusnya kalau Jalur Pusuk juga dilebarkan,” ucapnya.
Terdapat setidaknya tiga alasan yang dikemukakan Mariadi, mengapa pemerintah Provinsi harus mengintervensi Jalur Pusuk. Pertama, ruas Jalur Pusuk sudah sangat padat saat dilewati kendaraan. Hal ini didorong membaiknya perekonomian masyarakat NTB khususnya di pulau Lombok yang mendorong penambahan jumlah kendaraan.
Kedua, tingkat kerawanan jalur Pusuk dinilai mengkhawatirkan. Setiap tahunnya, pengendara dihantui ancaman longsor, batu berjatuhan, pohon tumbang, hingga kecelakaan antar kendaraan.
Ketiga, ekonomi Lombok Utara berkembang cukup baik. Hal ini ditandai oleh lebih dari 200 hektare lahan tambak udang beroperasi di Lombok Utara. Selain itu, hasil produksi pertanian, perikanan dan perkebunan, menopang ketahanan pangan nasional. Dengan akses jalan yang sempit, memicu ekonomi biaya tinggi bagi aktivitas warga maupun pelaku usaha.
“Kita juga berharap, Anggota dewan NTB yang berdomisili di Lombok Utara ikut mendorong program revitalisasi jalur Pusuk. Ini hanya melanjutkan program Gubernur lama. Kalau diskusi kita dengan teman-teman mengatakan tidak ada uang, itu beda dengan anggaran terbatas. Tiap tahun bisa diprogramkan secara bertahap,” tandasnya.
Hal senada dikemukakan tokoh masyarakat sekaligus Ketua DPC Perindo KLU, Fajar Marta. Menurutnya, beban anggaran Pemprov NTB pada infrastruktur jalan di Lombok Utara sangat minim. Mengingat jalan provinsi di KLU hanya mencakup perbatasan Pusuk ke Pemenang.
“Kalau dihitung dari Rembiga-Pemenang, perkiraan panjang jalan hanya 20 sampai 25 kilometer. Jalur Pusuk saja sekitar 11 kilometer, artinya kemampuan APBD NTB cukup mampu untuk melakukan intervensi,” ungkap Fajar. (ari)
