Sumbawa Besar (Suara NTB) – Fraksi Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia DPRD Kabupaten Sumbawa, menyoroti tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2025 yang mencapai Rp201 miliar. Jumlah tersebut melonjak drastis dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp93,48 miliar.
“Penumpukan uang rakyat ini bukanlah prestasi efisiensi, melainkan adanya ketidakmampuan dari birokrasi dalam mengeksekusi program pembangunan,” kata Juru Bicara Fraksi Gelora DPRD Kabupaten Sumbawa, Sandi.
Ia mempertanyakan alasan pemerintah sehingga membiarkan anggaran Rp201 miliar dibiarkan mengendap di kas daerah. Padahal, masayarakat saat ini sedang berteriak meminta perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, pertanian, dan layanan sosial lainnya.
“Kami minta pemerintah menjelaskan secara detail kenapa anggaran ini dibiarkan mengendap. Karena ada banyak kebutuhan masyarakat yang seharusnya bisa dipenuhi oleh pemerintah,” ucapnya.
Selain persoalan tersebut, Fraksi Gelora turut menyoroti rendahnya fiskal yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Sandi, total pendapatan daerah sebesar Rp2,374 triliun atau sekitar 86,76 persen dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp242,29 miliar atau setara 11,29 persen.
“Fraksi Gelora mencurigai capaian target PAD terjadi, karena eksekutif sengaja memasang target yang terlalu rendah di awal tahun agar terlihat berkinerja baik di akhir tahun. Padahal masih banyak potensi yang bisa digarap,” ujarnya.
Ia turut menyoroti kebijakan pemangkasan belanja modal sebesar Rp73,57 miliar atau turun 31,51 persen pada APBD perubahan 2025. Kondisi ini tentu berbanding terbalik dengan anggaran belanja operasional yang menembus angka Rp55,23 miliar atau sekitar 3,03 persen.
“Kebijakan mengorbankan belanja modal demi menyelamatkan belanja operasional aparatur adalah kebijakan yang sangat melukai hati rakyat,” sebutnya.
Padahal belanja modal yang melahirkan jalan raya, jembatan, gedung sekolah, dan fasilitas kesehatan bukan operasional. Kondisi tentu sangat disayangkan, karena masih banyak infrastruktur dasar yang belum terpenuhi dengan baik dan masih banyak jalan yang berlumpur saat musim hujan.
“Kami meminta perbaikan jembatan yang sudah tidak layak, serta mendesak pemerintah daerah menyiapkan tempat medical check-up bagi tenaga kerja tambang,” tambahnya.
Fraksi Gelora turut menyoroti stagnasi pertumbuhan ekonomi di angka 3,12 persen dari target 4,08 persen. Hal ini dinilai terkait dengan budaya menunda penyerapan anggaran (back-loading) yang kronis yang terjadi pada tahun 2025.
“Bagaimana ekonomi daerah mau tumbuh jika uang rakyat tertahan di bank dan tidak berputar di tengah masyarakat. Sehingga kami meminta pemerintah memberikan atensi khusus,” timpalnya.
Fraksi Gelora memastikan akan berkomitmen mengawal pembahasan Ranperda ini secara kritis, profesional, dan objektif,sehingga setiap rupiah uang rakyat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Kabupaten Sumbawa.
“Kami berkomitmen untuk mengawal pembahasan laporan pertanggungjawaban ini sampai tuntas. Jangan sampai masyarakat kembali tidak merasakan manfaat dari program tersebut,” demikian kata dia. (ils)
