Tanjung (Suara NTB) – Keterlambatan pemerintah daerah dalam realisasi belanja publik dikhawatirkan berdampak terhadap pelambatan ekonomi daerah. Pasalnya, selain modal dari investasi, belanja pemerintah memegang peranan penting dalam mendorong Jumlah Uang Beredar (JUB) di Lombok Utara.
“Masyarakat paling dirugikan ketika terjadi perlambatan ekonomi. Uang beredar tidak ada ketika belanja-belanja tidak cepat direalisasikan,” ungkap Sekretaris Fraksi Golkar DPRD KLU, M. Indra Darmaji Asmar, ST., Jumat (10/7/2026).
Ia menjelaskan, pada postur APBD KLU tahun 2026, jumlah Belanja yang disepakati mencapai Rp1,056 triliun. Dari angka tersebut, belanja pegawai masih yang tertinggi sebesar Rp488,70 miliar, disusul belanja barang dan jasa Rp378,9 miliar, belanja modal Rp55,03.miliar, dan belanja lainnya (mencakup bagi hasil, bantuan keuangan, subsidi, hibah, dan belanja tak terduga) sebesar Rp134,28 miliar.
Hingga 8 Juli 2026, catatan realisasi belanja khususnya yang mengarah ke publik tergolong cukup minimalis. Adapun realiasi belanja daerah yang tercatat hanya belanja pegawai yang mencapai 42,78 persen. Belanja barang dan jasa terealisasi 32,75 persen, dan belanja lainnya 28 persen.
“Untuk belanja modal realisasinya sangat rendah, hanya 9,3 persen. Ini yang menurut kami perlu didorong. Rp55 miliar cukup signifikan dalam mendorong mobilitas barang dan jasa di masyarakat,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPRD Lombok Utara ini menerangkan, belanja pemerintah dalam pembangunan mempengaruhi bagaimana pengeluaran negara berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan.
Dalam ekonomi makro, belanja ini mencakup belanja barang, jasa, dan modal yang berperan sebagai stimulus langsung untuk mempercepat pembangunan ekonomi.
“Pengeluaran pemerintah adalah komponen kunci dalam mengatasi kegagalan pasar (seperti pengangguran) dan mendorong permintaan agregat. Jika sektor swasta lesu, pemerintah wajib meningkatkan belanja (misalnya melalui proyek infrastruktur) untuk memicu efek pengganda (multiplier effect) yang menggerakkan roda sektor riil,” terangnya.
Seiring meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, tambah dia, persentase pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) idealnya ikut meningkat. Namun yang terjadi di Lombok Utara, hingga tengah tahun berjalan, eksekutif belum memperlihatkan eksekusi yang mengakselerasi pembangunan ekonomi warganya.
“Sebuah daerah berkembang, seharusnya linier dengan pengeluaran pemerintah. Belanja modal harusnya cenderung naik secara bertahap seiring waktu. Kita berharap seluruh OPD mulai mencari cara yang mendukung percepatan ekonomi. Ekonomi harus tumbuh. Pelambatan uang beredar jangan sampai membuat masyarakat tidak bisa bekerja,” tandasnya. (ari)
