Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, memastikan akan tetap membuka peluang bagi pengelola yang akan berniat untuk mengelola Pantai Seliper Ate. Pengelolaan destinasi wisata ini direncanakan melalui beauty contest atau seleksi terbatas bagi pengusaha yang ingin berinvestasi.
“Sangat bisa bagi pemerintah jika ada yang berniat mengelola Pantai Seliper Ate. Tentunya bagi mereka yang berniat, harus tetap memiliki konsep yang jelas jangan sampai hanya muncul begitu saja,” kata Kadispopar Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, kepada Suara NTB, Rabu (15/7).
Langkah untuk mencari calon pengelola dilakukan agar aset yang sudah lama terbengkalai tersebut, bisa kembali menggeliat. Kata dia, letak Pantai Seliper berada dalam Kota Sumbawa, sehingga harus dilakukan penataan agar lebih representatif.
Kalaupun ada calon pengelola nantinya, maka pemerintah juga akan melakukan seleksi secara khusus. Menurutnya, penetapan pengelola secara terburu-buru dikhawatirkan banyak aturan yang dilanggar, sehingga sangat berpotensi tersangkut masalah hukum.
“Kita tidak akan serta merta menetapkan yang akan mengelola pantai tersebut ketika ada calon pengelolanya. Karena kita khawatir justru akan menimbulkan persoalan kemudian hari,” ucapnya.
Pasca pengelolaan diserahterimakan pada bulan Februari lalu, pihaknya sudah mulai bekerja di lokasi tersebut, akan tetapi pengerjaan masih sebatas melakukan penataan sementara saja termasuk menempatkan personel.
“Kami sudah tempatkan 6 orang pegawai di lokasi tersebut, untuk menjaga kebersihan dan keamanan sembari menunggu calon pengelola baru,” timpalnya.
Pemkab Sumbawa berencana menjadikan Pantai Seliper Ate sebagai destinasi unggulan di Kota Sumbawa. Bahkan rencananya di lokasi tersebut akan ditambah sarana olahraga seperti jogging track, voli pantai dan beberapa olahraga lainnya.
“Kami akan jadikan Pantai Seliper Ate sebagai destinasi wisata unggulan didalam kota. Sehingga kedepan pantai inj diharapkan bisa berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ” ujarnya. (ils)
