Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Disos) Kabupaten Sumbawa, memberikan atensi khusus terkait munculnya temuan kelebihan pembayaran senilai Rp682 juta. Kelebihan pembayaran itu berkaitan dengan data para penerima bantuan iuran (PBU) BPJS Kesehatan yang tidak padan.
“Saat ini BPJS sedang berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil terkait data tersebut. Data kami sudah padan dengan Dinas Dukcapil, terkait data masyarakat meninggal kami tidak bisa langsung merubahnya,” kata Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Syarifah kepada Suara NTB, Rabu (15/7).
Syarifah melanjutkan, perubahan data seperti yang meninggal dunia, pihaknya tidak serta merta langsung melakukan perubahan, karena harus menunggu tiga hingga enam bulan. Perubahan data itu bersumber dari data Kementerian Sosial (Kemensos).
Sementara temuan kelebihan pembayaran terhadap PBU BPJS kesehatan tersebut, pihaknya masih menunggu hasil padanan data bersama Dinas Dukcapil. Pemerintah pun memastikan tidak akan membebankan masyarakat untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut.
“Pola yang akan diambil nantinya dengan mengurangi beban yang harus dibayarkan pemerintah ke BPJS Kesehatan. Artinya, kelebihan bayar saat ini akan dikurangi untuk pembayaran di bulan berikutnya dan itu menjadi tanggungan pemerintah,” ujarnya.
Tentu sebelum pembayaran yang dilakukan nantinya, pemerintah tetap akan melakukan pengecekan lebih lanjut. Pengecekan itu dilakukan untuk memastikan data penerima ada di tempat dan meninggal dunia untuk menekan terjadinya kelebihan pembayaran.
Kalaupun nantinya ada laporan kematian dari desa yang diterima, maka pihaknya tidak bisa langsung merubah data tersebut. Terlebih tidak ada akte dari Dinas Dukcapil maka data tersebut tidak akan diakui ketika terjadi perubahan data penerima.
“Kita tidak bisa orang ini meninggal, tanpa bukti dukung yang memadai. Apalagi kebiasaan masyarakat saat ini jarang melapor ketika adanya masyarakat yang meninggal dunia,” tambahnya.
Ia berharap kepada masyarakat untuk datang melaporkan termasuk perangkat desa untuk datang melapor ke pemerintah. Pihaknya juga akan memaksimalkan fungsi pendamping yang ada di masing-masing desa untuk memberikan update data termasuk masyarakat di lingkungan masing-masing.
“Kita minta kepada masyarakat untuk lebih aktif melaporkan data yang meninggal dunia. Sehingga apa yang menjadi temuan saat ini bisa terus ditekan,” demikian kata dia. (ils)
