Mataram (Suara NTB) – Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai instansi resmi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan, pelindungan, dan pelestarian bahasa Indonesia dan daerah berupaya mendorong perluasan sasaran melalui kegiatan diseminasi. Kegiatan Diseminasi Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah: Fasilitasi Kemitraan dengan Komisi X DPR RI, pada Sabtu (18/7/2026) merupakan salah satu langkah nyata kolaborasi berbagai unsur masyarakat dalam menjaga martabat pelestarian bahasa daerah. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu wilayah sasaran dengan tiga bahasa daerah besar, yaitu bahasa Sasak, Samawa, dan Mbojo.
Pada kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani hadir secara langsung menyapa peserta melalui ruang virtual Zoom. Di hadapan 100 peserta dengan berbagai latar profesi, ia mengungkapkan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memilih Provinsi NTB sebagai salah satu daerah yang melaksanakan kegiatan diseminasi pelindungan bahasa daerah.
Menurutnya, hal ini sangat penting dilakukan mengingat tugas pelindungan bahasa dan sastra daerah memiliki tantangan tersendiri. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi X bekerja sama dengan Kemendikdasmen merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga kekayaan bahasa dan sastra daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas nasional dan warisan bangsa.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa bahasa bukan sekadar alat berbicara, tetapi menjadi rumah kebudayaan, rumah kebangsaan, tempat pengetahuan dipelihara, dan alat membentuk jati diri bangsa. Oleh karena itu, ketika sebuah bahasa daerah hilang maka yang sesungguhnya ikut hilang, yaitu cara pandang memori kolektif dan identitas suatu bangsa.
“Saya juga melihat pengaruh globalisasi telah menghadirkan tantangan yang tidak mudah bagi keberlangsungan bahasa daerah. Jumlah penutur jati bahasa daerah terus menurun. Kondisi ini harus menjadi perhatian kita bersama. Tangggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen anak bangsa. Konstitusi telah memberi amanah yang sangat jelas bahwa negara wajib mengembangkan dan menjaga pelestarian bahasa daerah. Hal tersebut telah diatur dalam berbagai turunan regulasi bahasa dan sastra daerah yang dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan terintegrasi,” papar Lalu Hadrian saat menyampaikan sambutan dan arahan melalui ruang virtual Zoom.
Ia menekankan bahwa amanat konstitusi harus dijalankan dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Hal tersebut menjadi peran strategis Badan Bahasa. Badan Bahasa menjadi garda terdepan dalam pelindungan bahasa daerah melalui berbagai program yang meliputi revitalisasi, literasi, penyusunan kebijakan, hingga pemberdayaan masyarakat yang literat.
“Saya percaya bahwa keberhasilan ini tidak akan tercapai hanya dengan tangan pemerintah. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat. Ayo, kita bersama-sama menghidupkan kembali bahasa daerah kita. Bahasa daerah harus hadir di rumah, di ruang publik, sekolah, dan ruang-ruang srategis. Melestarikan bahasa daerah bukan berarti kita menutup diri terhadap perkembangan zaman. Kita berkreasi melalui berbagai inovasi seperti dokumenter, film, dan aneka kreativitas lainnya. Saya mengajak kita semua bahwa pelindungan bahasa daerah sebagai gerakan nasional. Jika bahasa daerah kita masih hidup maka kita telah menjaga identitas nasional,” imbuh Lalu Hadrian.
Senada dengan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah, Dora Amalia menyatakan apresiasi atas kehadiran Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Kehadirannya merupakan wujud nayata legislatif terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah. NTB adalah salah satu rumah pelaksanaan bahasa. Bahasa adalah cermin peradaban dan sumber ilmu.
“Ke depan, kita harus memastikan bahasa-bahasa kita tetap hidup dan dilestarikan oleh para penutur. Untuk itu, Badan Bahasa hadir melalui berbagai program pelindungan bahasa dan sastra daerah. Kami berharap para murid menjadi pelestari bahasa daerah yang tentunya didukung oleh lingkungan satuan pendidikan yang komprehensif. Melalui kegiatan ini, kami ingin menyamakan persepsi dan pogram serta menguatkan komitmen bersama. Program ini membutuhkan sinergi antra Badan Bahasa, Komisi X DPR RI, pemerintah daerah, dan tentunya seluruh lapisan masyarakat,” terang Dora saat memberi sambutan di Aula Selaparang, Hotel Lombok Raya.
Kepala Bidang Advokasi dan Fasilitasi Bahasa dan Sastra, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Adi Budiwiyanto, melaporkan bahwa latar belakang kegiatan ini bermula dari pijakan bahwa bahasa dan sastra adalah hulu dari identitas bangsa dan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Namun, di tengah arus globalisasi, penhembangan bahasa dan sastra mendapat tantangan yang tidak mudah. Kegiatan diseminasi ini adalah bentuk komitmen Badan Bahasa untuk membangun sinergi strategis. Kegiatan ini dirancang sebagai bentuk kemitraan dengan Komisi X DPR RI untuk mendapat dukungan yang baik dan menjadi bahan diseminasi ke seluruh lapisan masyarakat.
Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kepedulian pewarisan bahasa kepada generasi muda, memperkuat jejaring, serta menjaring aspirasi dan masukan, serta rekomendasi taktis untuk menyempurnakan kebijakan. Berbagai unsur seperti kepala sekolah, guru, pegiat literasi, media, mahasiswa, tokoh budaya, dan tokoh sastra hadir sebagai komunikan kunci yang akan memberikan sumbangsih rekomendasi untuk kebijakan pelindungan bahasa dan sastra daerah di NTB.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Komisi X yang telah mengawal isu bahasa dan sastra. Kegiatan ini menjadi pemantik pelestarian bahasa daerah. Sinergi ini adalah program utama kita agar ratusan bahasa daerah di negeri kita terus lestari,” pungkas Adi Budiwiyanto.
Kegiatan ini dirancang sebagai upaya mendorong pengetahuan dan pemahaman informasi yang lebih utuh dan komprehensif kepada peserta. Berbagai materi informasi kebahasaan dan kesaatraan disampaikan dalam kegiatan ini agar para peserta memahami secara utuh. Pembahasan materi berupa “Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah Merawat Akar Peradaban” dan “Publikasi Data Indeks Pembangunan Kebahasaan di NTB” disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. (r)
