Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan 66 emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) NTB-NTT dan DKI Jakarta 2028. Sebagai tuan rumah, NTB mulai menyiapkan persiapan-persiapan untuk perhelatan olahraga terbesar nasional tersebut, termasuk dengan kesiapan atlet.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi. Ia mengatakan, sebagai tuan rumah, NTB sangat menyiapkan diri agar bisa masuk dalam nominasi seperti nominasi stadion terbaik pada ajang PON Papua tahun 2021 lalu, dan nominasi atlet berprestasi.
“Target ya, kalau kita setidaknya 66 emas mudah-mudahan bisa kita raih dengan pertimbangan-pertimbangan. Kita memang betul-betul menyiapkan diri karena kita tuan rumah. Supaya kita juga masuk dalam nominasi-nominasi gitu kan. Itu yang perlu kita lakukan,” ujarnya, kemarin.
Pelaksanaan PON XXII Tahun 2028 akan diselenggarakan di NTB, NTT, dan Jakarta. Dari banyaknya cabang olahraga yang akan dilaksanakan, 31 di antaranya akan dilaksanakan di NTB. Sementara, sisanya akan dilaksanakan di NTT, dan Jakarta. Persiapan NTB sebagai tuan rumah saat ini masih berada pada tahap penentuan cabang olahraga yang akan dipertandingkan di masing-masing provinsi penyelenggara.
“Kalau yang saya terima laporannya, cabor yang akan dilaksanakan di NTB sekitar 31 cabang olahraga. Namun untuk rincian teknisnya lebih tepat dijelaskan oleh bidang olahraga,” katanya.
Meski demikian, pembagian detail lokasi pertandingan maupun distribusi cabang olahraga di wilayah NTB masih dalam tahap pembahasan. Dikpora belum dapat memastikan berapa cabor yang nantinya akan digelar di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
“Yang jelas, cabang-cabang olahraga itu sudah ditentukan. Tetapi terkait lokasi penyelenggaraannya masih perlu dianalisis lebih lanjut,” lanjutnya.
Menanggapi kekhawatiran terkait kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan PON 2028, Dikpora menegaskan penyelenggaraan pekan olahraga nasional tersebut merupakan tanggung jawab bersama dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.
“NTB tidak sendiri. Ini adalah kegiatan nasional. Karena itu tentu akan dilakukan koordinasi dan kolaborasi agar tanggung jawab penyelenggaraan juga menjadi tanggung jawab secara nasional,” tegasnya.
Menyinggung skema pembiayaan dan pembagian anggaran antara daerah penyelenggara, pihaknya menyebut hal tersebut bukan menjadi kewenangan Dikpora. Menurutnya, pembahasan anggaran nantinya akan ditangani oleh Badan Penyelenggara PON (PB PON) bersama instansi terkait seperti Bappeda dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Di lain sisi, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, mengatakan rencana penganggaran untuk PON 2028 sudah tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang sudah diajukan ke DPRD NTB. “Di KUA yang saya sampaikan ke DPRD NTB itu sudah masuk,” ujarnya.
Selain di APBD Tahun 2027, Pemprov juga menganggarkan di APBD Perubahan tahun 2026 senilai Rp10 miliar. Kemungkinan, di APBD Tahun 2028 juga Pemprov kembali menganggarkan untuk mendukung perhelatan olahraga terbesar nasional itu.
Awalnya, kebutuhan akan PON di NTB diperkirakan mencapai Rp100 miliar. Namun, hingga kini total nominal yang direncanakan oleh Pemprov senilai Rp70 miliar, kurang sekitar Rp30 miliar dari prediksi. Untuk itu, Nursalim berharap pusat segera mencairkan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov NTB senilai Rp616 miliar. “Mudah-mudahan nanti dengan masuknya uangnya itu (DBH, red) bisa masuk lagi kan,” katanya.
Selain itu, Pemprov juga meminta adanya tambahan anggaran senilai Rp700 miliar ke pusat untuk persiapan PON yang akan diselenggarakan di tiga daerah yaitu NTB, NTT, dan Jakarta. Anggaran senilai tersebut rencananya akan digunakan untuk merevitalisasi venue olahraga yang sudah ada di NTB. Salah satunya GOR 17 Desember yang berlokasi di Turida, Mataram.
Tidak hanya itu, untuk menutupi kebutuhan Rp700 miliar tersebut, pihaknya juga berharap pusat bisa memberikan persentase Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2027 lebih tinggi ke NTB. Menurutnya, pusat melalui Menteri Keuangan (Menkeu) telah menganggarkan sekitar Rp90 triliun dana TKD tahun 2027 kepada 38 provinsi dan 500 kabupaten/kota se Indonesia.
Selain berharap adanya tambahan TKD, Pemprov NTB juga mengharapkan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp600 miliar yang belum disalurkan oleh pusat agar segera menyalurkan ke NTB. “DBH-DBH kita yang tertunda kemarin mudah-mudahan bisa masuk semua,” pungkasnya. (era)
