Mataram (Suara NTB) – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi NTB hingga Semester I Tahun 2026 disebut menunjukkan tren yang sangat positif.
Di tengah dinamika perekonomian global dan nasional, APBN tetap berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di daerah.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hafsari, Jumat, 31 Juli 2026 kemarin menjelaskan, peningkatan penerimaan negara yang diiringi dengan belanja pemerintah yang tetap ekspansif menjadi bukti bahwa APBN terus bekerja untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hingga 30 Juni 2026, penerimaan perpajakan di NTB terealisasi sebesar Rp1,41 triliun atau tumbuh 9,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan tersebut masih didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp714,14 miliar dengan kontribusi 50,77 persen, disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp347,58 miliar atau 24,71 persen.
Menurut Ratih, pertumbuhan penerimaan pajak mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus meningkat, baik dari sisi pendapatan maupun konsumsi. Dari sisi lapangan usaha, penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor administrasi pemerintahan, perdagangan, serta jasa keuangan.
Selain perpajakan, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai juga menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan. Hingga akhir Juni 2026, realisasinya mencapai Rp1,47 triliun. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan Bea Keluar yang melonjak lebih dari 8.245 persen secara tahunan, seiring tingginya ekspor konsentrat tembaga PT AMMAN Mineral selama Januari hingga April 2026.
Sementara itu, penerimaan cukai juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,83 persen. Meski demikian, penerimaan Bea Masuk mengalami penurunan akibat berkurangnya impor bahan baku dan barang modal sektor pertambangan.
Di sisi lain, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat realisasi sebesar Rp414,4 miliar, atau mencapai 457,08 persen dari target. Kinerja positif tersebut didukung meningkatnya pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), terutama dari layanan rumah sakit dan sektor pendidikan, serta kenaikan penerimaan PNBP lainnya.
Pada sisi belanja, pemerintah pusat telah merealisasikan belanja sebesar Rp4,14 triliun atau 44,26 persen dari pagu anggaran. Belanja tersebut tumbuh secara tahunan dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur pelayanan publik.
Komponen Belanja Modal menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan mencapai 253,32 persen, diikuti Belanja Barang sebesar 38,26 persen dan Belanja Pegawai sebesar 26,50 persen. Sementara Belanja Bantuan Sosial mengalami penyesuaian sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Adapun penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp7,68 triliun atau sekitar 54,30 persen dari pagu. Meski secara nominal mengalami kontraksi dibandingkan tahun lalu akibat penurunan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Bagi Hasil, persentase penyalurannya justru meningkat.
Ratih Hafsari menjelaskan bahwa penyaluran DAK Nonfisik tetap tumbuh positif, terutama untuk mendukung layanan dasar masyarakat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta Tunjangan Profesi Guru Daerah.
Menurutnya, APBN juga terus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di NTB. Hingga Semester I 2026, Program Makan Bergizi Gratis telah terealisasi sebesar Rp2,02 triliun dengan 1,89 juta penerima manfaat. Selain itu, sebanyak 1.172 Koperasi Desa Merah Putih telah berbadan hukum dan Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di lima lokasi di NTB.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di NTB,” ujar Ratih Hafsari.
Dari sisi ekonomi regional, kondisi NTB juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Neraca perdagangan hingga Juni 2026 mencatat surplus sebesar USD1,24 miliar. Nilai ekspor mencapai USD1,29 miliar, didorong oleh ekspor konsentrat tembaga, katoda, dan mutiara, sedangkan impor tercatat hanya sebesar USD45,90 juta.
Kinerja ekspor tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi NTB. Pada Triwulan I 2026, ekonomi daerah tumbuh sangat tinggi, yakni 13,64 persen secara tahunan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp52,62 triliun.
Di sisi lain, inflasi tahunan NTB pada Juni 2026 berada di angka 3,55 persen, masih berada di sekitar rentang sasaran nasional. Pemerintah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan berbagai langkah pengendalian untuk menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan.
Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 130,95, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 110,85. Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil ditekan menjadi 2,99 persen, angka kemiskinan turun menjadi 11,38 persen, sementara Gini Ratio berada di angka 0,364 yang mencerminkan perbaikan distribusi pendapatan masyarakat. (bul)
