Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB telah mencairkan anggaran Desa Berdaya kepada 43 desa di NTB. Hingga awal Agustus Tahun 2026, tercatat Pemprov NTB telah menganggarkan sekitar Rp12,9 miliar untuk puluhan desa tersebut, dengan masing-masing desa mendapatkan anggaran sekitar Rp300-500 juta.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan meski dana itu sudah masuk ke rekening desa, namun belum dapat dibelanjakan lantaran harus melalui proses pembahasan di musyawarah desa (musdes) terlebih dahulu sebagai syarat penggunaan anggaran.
“43 desa sudah cair, tetapi belum bisa digunakan karena belum musdes. Duitnya sudah masuk, tinggal mereka musdes dan proses. Kalau belanja Rp300 juta mungkin tidak butuh waktu lama,” ujarnya, Rabu, 5 Agustus 2026.
Desa yang telah menerima dana Desa Berdaya itu tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Khusus untuk kelurahan, skema penyalurannya berbeda, karena dana terlebih dahulu masuk ke kas pemerintah daerah sebelum diteruskan ke masing-masing kelurahan.
Di tahun ini, target penyaluran anggaran Program Desa Berdaya menyasar 257 desa. Target pencairan tersebut dipastikan dapat direalisasikan sesuai jadwal.
“Target tahun ini 257 desa. Bisa tercapai karena memang harus dicairkan. Yang membuat proses melambat saat ini adalah proposal yang diajukan desa belum sesuai,” katanya.
Di samping itu, ia juga menegaskan proposal yang diajukan pemerintah desa harus disusun secara matang dan tidak sekadar menyalin dokumen dari desa lain. Sebab, seluruh dokumen akan diverifikasi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum pencairan dilakukan.
“Proposalnya harus benar-benar pas, bukan asal copy paste, bikin RAB asal-asalan. Harus jelas karena yang memeriksa adalah dinas teknis,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Lalu Hamdi, menyampaikan pada tahap pertama terdapat 257 desa yang mengajukan proposal Program Desa Berdaya. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 hingga 70 persen memilih sektor pertanian dan peternakan sebagai fokus kegiatan.
“Desa Berdaya ini sebenarnya ada tiga, yaitu ketahanan pangan, pariwisata, dan lingkungan hidup. Hasilnya, sekitar 60 sampai 70 persen desa ternyata mendominasi mengambil tema peternakan, seperti budidaya ayam, bebek, dan sapi,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, penentuan program dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa yang disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah. Pelaksanaan program nantinya dapat dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa maupun melalui kerja sama dengan kelompok masyarakat, koperasi, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (era)
