Sumbawa Besar (Suara NTB)–
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa mengaku belum bisa melakukan sensus perusahaan yang beroperasi. Hal ini terkendala anggaran sangat terbatas.
“Rencana awal di bulan Februari kita lakukan, tetapi karena tidak ada anggaran hingga saat ini belum bisa kita lakukan,” kata Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Suparno dikonfirmasi pada,Selasa (11/8).
Pihaknya juga akan mengusulkan pembiayaan melalui APBD Perubahan agar pelaksanaan sensus bisa terlaksana. Menurut Suparno,sensus tersebut dianggap sangat penting untuk memastikan badan usaha tersebut melakukan aktivitas usaha di Sumbawa.
Sensus yang dilakukan tersebut nantinya akan dilaksanakan sebagaimana Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan survei. Tujuannya untuk memastikan angkatan kerja di Sumbawa,sehingga pemerintah bisa mengambil langkah strategis terhadap masyarakat yang belum bekerja.
“Sensus ini kami anggap sangat penting, sehingga kita memiliki data rill jumlah angkatan kerja yang bekerja dan belum untuk kita lakukan intervensi lebih lanjut, ” jelasnya.
Disinggung terkait jumlah perusahaan yang beroperasi di Sumbawa, Suparno mengaku berdasarkan data saat ini tercatat ada sekitar 2.000 badan usaha. Dari jumlah tersebut yang rutin melaporkan karyawannya di kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan hanya sekitar 800 perusahaan.
“Pendataan ini kami lakukan untuk memastikan karyawan mendapatkan hak-haknya termasuk juga memaksimalkan serapan tenaga kerja lokal untuk bekerja bisa lebih maksimal,” demikian kata Suparno. (ils)
