Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mematangkan persiapan MotoGP Mandalika 2026 menjelang perhelatan pada Oktober 2026 mendatang. Saat ini, tidak ada kendala berarti setelah persoalan hosting fee yang dinilai tidak menimbulkan masalah.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa persiapan tidak boleh menunggu hingga satu atau dua bulan sebelum pelaksanaan. Seluruh persoalan harus dipetakan sejak awal, dilengkapi checkilist, penanggung jawab atau PIC, serta target penyelesaian yang jelas.
“Setiap persoalan harus ada PIC-nya dan memiliki target penyelesaian, kalau dalam waktu yang ditentukan belum selesai, harus segera dieskalasikan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, ITDC dan MGPA diminta menyampaikan posisi serta perkembangan masing-masing bidang. Hasilnya akan menjadi dasar koordinasi lintas sektor bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, sektor pariwisata, transportasi, kesehatan, UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya.
Gubernur Iqbal juga meminta seluruh pihak menyiapkan berbagai skenario, termasuk kemungkinan kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Meskipun belum terdapat kepastian, kesiapan harus dilakukan sejak awal agar seluruh kebutuhan dapat segera ditindaklanjuti apabila agenda tersebut telah dipastikan.
Salah satu perhatian utama adalah kesiapan akomodasi. Pemerintah bersama penyelenggara akan melakukan pemetaan hotel, wisma, homestay, asrama, dan fasilitas akomodasi lainnya untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan kamar selama MotoGP.
Kebutuhan akomodasi tidak hanya untuk penonton, tetapi juga peserta, tamu undangan, tenaga medis, perwakilan instansi, tenaga operasional, serta berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan.
“NTB harus semakin terbiasa menjadi tuan rumah event internasional. Ketersediaan akomodasi yang cukup dan terjangkau harus menjadi bagian dari ekosistem pariwisata dan event yang berkelanjutan,” ujarnya.
Persoalan infrastruktur, khususnya akses jalan menuju kawasan Mandalika, juga menjadi perhatian. Gubernur Iqbal telah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan penanganan ruas jalan yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan MotoGP.
Untuk jangka panjang, pemerintah juga mendorong penanganan infrastruktur secara permanen sehingga perbaikan tidak hanya dilakukan melalui pola tambal sulam.
Direktur Utama InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), Ahmad Fajar, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi NTB terhadap keberlanjutan MotoGP Mandalika.
Ia menyampaikan bahwa MotoGP telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang memberikan dampak luas. “MotoGP bukan lagi sekadar event olahraga, tetapi sudah menjadi ekosistem ekonomi yang menggerakkan banyak sektor,” katanya.
Berdasarkan riset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), penyelenggaraan MotoGP 2025 memberikan dampak ekonomi sekitar Rp4,96 triliun. Dampak tersebut dirasakan di berbagai sektor seperti perhotelan, transportasi, UMKM, tenaga kerja, dan pariwisata di Mataram, Senggigi, dan wilayah lainnya di NTB. (era)
