Giri Menang (Suara NTB) – Orasi kebangsaan digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) pada momen puncak HUT ke-81 RI di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar, Senin (17/8/2026). Sejumlah pihak dihadirkan dalam orasi kebangsaan tersebut, di antaranya mantan birokrat senior Lobar Dr H. Lalu Sajim Sastrawan, mantan Ketua DPRD Lobar H. Lalu Takdir Mahdi, aktivis Zulfan Hadi, Mantan Sekda H. M. Ilham, dan tokoh perempuan sekaligus mantan pejabat Lobar Baiq Eva Nurcahyangsih.
Dalam orasinya, mereka kompak mendukung pemerintahan bangkit dari keterpurukan akibat tiga kepala daerahnya tersangkut kasus di KPK. H. Lalu Sajim menyampaikan orasi berjudul “Saya bisa. Saya bisa bukan karena saya pintar, saya bisa bukan karena saya hebat, saya bisa bukan karena sakti tapi saya bisa karena saya berada dalam lintasan sejarah perjalanan bangsa”.
Mengawali orasinya, Sajim menguraikan sekelumit tentang proklamasi sebagai lahirnya bangsa Indonesia. Kemudian bagiamana UU 1945 mengatur tentang apa yang menjadi tujuan hidup Bangsa Indonesia sekaligus menjadi visi negara yakni Indonesia Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. “Pertanyaan sekarang, apakah kita susah bersatu, apakah Kita sudah berdaulat,? Bagiamana mungkin kita bisa mencapai adil dan makmur?” katanya.
Selanjutnya dalam misi Negara disampaikan pada alinea ke empat UU 1945. Itu kata dia bukan sekadar jargon, tetapi ini kalau istilah bahasa Sasak “Pangadek-adek” dari para pendiri Bangsa. “Mampukah kita mewujudkan visi misi Bangsa ini? Ini pertanyaan yang harus kita jawab sebagai anak bangsa,” ujar Pengerakse Majelis Adat Sasak ini.
Lebih jauh lagi diuraikan soal konteks pembangunan, negara ini telah melalui fase-fase, mulai dari orde lama, orde baru, hingga reformasi yang menandakan lahirnya otonomi daerah (Otda).
Konsep pembangunan Otda ini bukan sekadar retorika, tetapi wahana yang diberikan kepada anak bangsa untuk membangun daerahnya. Melalui Otda yang lahir pada 20 Mei 1998, kemudian ditandai dengan lahirnya UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemda memberi pencerahan bagiamana anak bangsa, sebagai sub ordinasi Pemerintahan mampu berkontribusi untuk membangun negara.
Lobar sendiri menjadi bagian Otda, dari 10 kabupaten-kota di NTB. Awalnya dulu, Lobar menjadi barometer di NTB, tetapi daerah ini banyak mengalami persoalan-persoalan. Bahkan hari ini daerah ini telah teregradasi, kehilangan pijakan, integritas, dan kehilangan trust. “Oleh karena itu dalam kesempatan ini mari kita bangkit bersama membangun daerah kita ini melalui sesenggaknya dan falsafah hidupnya Patut Patuh Patju,” ajak Sajim.
Apabila Patut Patuh Patju ini tidak diaplikasi dalam kehidupan maka Otda ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Otda ini adalah semangat membangun dengan jargon Patut Patuh Patju.
Satukan Pemerintah dan Aktivis
Sejumlah tokoh pergerakan dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) memilih bertahan mengikuti seluruh rangkaian upacara hingga peringatan detik-detik Proklamasi. Para aktivis tidak hanya hadir sebagai kelompok yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah, tetapi juga menyampaikan harapan sekaligus komitmen untuk ikut mendorong Lombok Barat menjadi daerah yang lebih baik.
Salah satu suara kritis namun konstruktif disampaikan perwakilan LSM, Zulfan Hadi, melalui orasi kebangsaan bertajuk “Merdeka dari Korupsi, Merdeka untuk Rakyat”. Dalam orasinya, Zulfan menegaskan bahwa momentum kemerdekaan harus dimaknai lebih jauh, bukan hanya sebagai peringatan terbebasnya bangsa dari penjajahan, tetapi juga sebagai momentum untuk membebaskan masyarakat dari korupsi, kemiskinan, pengangguran, pelayanan publik yang berbelit, serta praktik pemerintahan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Zulfan juga menyinggung persoalan hukum yang tengah menjadi perhatian publik di Lombok Barat. Menurutnya, kasus yang melibatkan kepala daerah dan ditangani KPK harus menjadi peringatan sekaligus momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan. Ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dijadikan alasan untuk menuding seluruh pejabat maupun ASN sebagai pihak yang tidak berintegritas, karena masih banyak aparatur yang bekerja dengan jujur dan mengabdi kepada masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya mengganti orang, tetapi tidak mengganti sistem,” menjadi salah satu pesan penting dalam orasi tersebut.
Zulfan mendorong agar pembenahan diarahkan pada penguatan transparansi pengadaan barang dan jasa, pengawasan internal, keberanian Inspektorat, perlindungan terhadap ASN yang menyampaikan dugaan pelanggaran, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat dan keterbukaan terhadap potensi konflik kepentingan.
Ia juga mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok pergerakan dan LSM, untuk bersama-sama mengawasi sekaligus turut membangun Lombok Barat. Orasi dan dialog tersebut berlangsung dalam rangkaian kegiatan bertema “Lombok Barat Recovery, Kita Bisa”, yang menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya mantan pimpinan DPRD, tokoh budaya, tokoh pergerakan, mantan Sekda, serta mantan bupati dan/atau penjabat bupati. (her)
