Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menelusuri dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, khususnya di kawasan Bukit Seger, Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Hal ini menyusul viralnya luapan kekecewaan salah seorang wisatawan di instagram terkait dengan mahalnya tiket masuk ke kawasan tersebut.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kita coba cek dulu. Apakah ini kawasan ITDC atau pribadi,” ujarnya, Selasa, 18 Agustus 2026.
Di samping akan melakukan pengecekan, Aulia menegaskan pengelola destinasi wisata pada dasarnya boleh menarik iuran atau tiket masuk, asalkan memiliki legalitas dan dasar hukum yang jelas. Adapun persoalan utama yang kerap memicu kegaduhan di lapangan karena oknum menarik pungutan tanpa bukti resmi yang jelas.
Selain itu, pengelola kawasan belum menerapkan sistem pintu tunggal (one stop service). Hal ini menyebabkan wisatawan kerap membayar pungutan berulang kali di satu kawasan destinasi yang sama.
“Jangan sampai ada pungli yang tidak memiliki dasar. Memang ada kewenangan, baik dari pemegang aset pribadi, pemerintah desa, maupun kawasan otoritas. Namun, semua pihak harus membuat sistem ekosistem tata kelola yang baik,” jelasnya.
Adapun ia memilih untuk tidak berspekulasi mengenai status kepemilikan lahan sebelum dilakukan pengecekan secara menyeluruh. Kendari begitu, ia mengimbau seluruh pihak memastikan status kewenangan setiap kawasan secara terperinci, termasuk apakah area tersebut berada di bawah ITDC, merupakan aset desa, atau milik pribadi.
“Kita tidak usah berandai-andai dulu, kita cek dulu status kawasannya. Kalau tim penemu kategori pungli, berarti penarikan itu tidak memiliki dasar hukum,” tambahnya.
Aulia juga mendorong seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemilik aset, pemerintah desa, hingga badan pengelola kawasan, untuk segera menyelaraskan aturan yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah pungutan liar yang berpotensi merusak citra pariwisata NTB kembali terjadi.
Menyinggung adanya kemungkinan intervensi Disparekraf dalam menentukan besaran tarif, Aulia menjelaskan pengelola memiliki kewenangan dalam menentukan skema harga. Meski demikian, ia berharap pengelola dan pemerintah tetap berkoordinasi dalam menentukan tarif agar mekanismenya transparan, memiliki payung hukum, serta tidak membebani wisatawan.
“Penetapan tarif ini tidak seperti harga tiket pesawat yang memiliki ambang batas atas dan bawah. Oleh karena itu, kita harus melihat dahulu konteks pengelolaannya. Yang paling penting, kita harus membangun ekosistem pariwisata yang inklusif dan memiliki dasar legalitas yang sah,” pungkasnya.
Polresta Loteng Turunkan Tim
Polresta Lombok Tengah (Loteng) langsung menurunkan tim dari unit Intel dibantu Polsek Kawasan Mandalika guna menelusuri kebenaraan terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Pantai Seger.
“Dari pertama kami mendapat informasi itu (dugaan pungli) kami langsung melakukan tindakan. Kami memerintahkan Intel dan dari Polsek Mandalika untuk menelusuri kebenaraan informasi tersebut,” ungkap Kapolresta Loteng Kombes. Pol. Hariyanto,S.H., kepada Suara NTB, Senin (17/8).
Pun demikian ia mengaku sampai sejauh ini belum mendapat laporan terkait hasil penelusuran yang dilakukan tersebut. Sehingga pihaknya belum bisa memastikan tindakan seperti apa yang akan diambil. Namun ia memastikan pasti akan ada tidakan tegas jika memang terbukti ada pelanggaran.
“Kita tunggu dulu hasil penelusuranya. Tapi yang jelas pasti akan ada tindakan. Prosedurnya nanti setelah ada hasil dari Intel kemudian dilanjutkan ke Reskrim,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan kepada semua pihak untuk bersama-sama menjaga kenyamanan bagi wisatawan yang tengah berwisata di daerah ini. Dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengganggu kenyamanan wisata. Karena Loteng adalah daerah wisata yang tentunya sangat membutuhkan yang namanya kenyamanan.
Dalam mewujudkan kenyamanan pihak kepolisian tentu tidak bisa sendiri. Butuh dukungan dari semua pihak di daerah. “Harus sama-sama saling mendukung. Kita kepolisian tidak bisa bekerja sendiri,” tegas mantan Wadansat Brimob Polda NTB ini.
Dihubungi terpisah Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Loteng Lalu Moh. Hatta juga menyampaikan hal senada. Dalam hal ini pihaknya belum bisa memastikan apakah benar terjadi pungli atau tidak. Karena informasi yang beredar sedang ditelusuri bersama pengelola objek wisata.
Tapi kalau bicara pungli, itukan ada karcis yang diberikan kepada wisatawan. Lokasi yang dikunjungi wisatawan tersebut juga lahan milik warga, sehingga sampai harus membayar dua kali. “Soal kemudian ada salah karcis (karcis masuk objek wisata) karena kondisi di lapangan bisa jadi ada human error-nya,” sebutnya.
Meski demikian secara terbuka Kadispar Loteng menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Dan, berkomitmen untuk membenahi tata kelola objek wisata yang ada di daerah ini. Khususnya di objek wisata Pantai Seger supaya ke depan bisa lebih terkelola.
Jadi kedepan wisatawan tidak perlu cukup membayar dua kali, apalagi sampai berkali-kali. Cukup sekali saja. Jika pun harus membayar lain, itu tergantung layanan yang diberikan.
Sebelumnya beredar video di akun media sosial bernama Faricayo yang mengungkapkan kekecewaannya saat berwisata di kawasan Pantai Seger Kuta, beberapa waktu lalu. Dalam unggahan tersebut pemilik akun mengungkapkan dugaan pungli saat berwisata di objek wisata tersebut. Di mana dia sampai harus membayar karcis masuk objek wisata sampai dua kali.
Anehnya, dia harus membayar diatas nomimal yang tertera di karcis. Lebih aneh lagi, karcis yang diterima ternyata tidak sesuai. Di mana saat parkir motor dia mendaparkan karcis event Bau Nyale yang sudah digelar di awal tahun kemarin.
Kemudian saat akan naik ke bukit Pantai Seger dia harus membayar lagi dengan nomial yang tidak sesuai dengan yang tertera di tiketnya. “Ini punglinya gak kira-kira dan gue benci banget yang kayak gini,” ujar pemilik akun. (era/kir)
