Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan Model Graduasi Kemiskinan Ekstrem Berbasis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang dirangkaikan dengan pembukaan Diklat KDKMP Desa Berdaya Transformatif di Aula UPTD Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB, Selasa (18/8/2026) petang.
Kegiatan yang berlangsung hingga 21 Agustus 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB memperkuat pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendekatan ekonomi produktif dan kelembagaan koperasi.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa Desa Berdaya, baik tipe Tematik maupun Transformatif, merupakan salah satu program unggulan Pemprov NTB untuk menangani persoalan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.
“Target kita melalui Desa Berdaya Transformatif ini adalah menolkan angka 2% kemiskinan ekstrem di NTB. Kita ingin di akhir tahun 2029–2030, tingkat kemiskinan NTB yang saat ini mendekati 12% bisa turun menjadi di bawah 10% atau satu digit,” katanya.
Di hadapan sejumlah Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Perwakilan PT Pupuk Indonesia, Pertamina Patra Niaga, Danantara, dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, Gubernur menambahkan, bahwa penanganan kemiskinan perlu bergeser dari pendekatan yang hanya berorientasi pada pemberian bantuan sosial menuju pemberdayaan sosial yang berkelanjutan.
Bantuan sosial tetap diperlukan sebagai bagian dari perlindungan sosial, tetapi harus dilanjutkan dengan intervensi yang memungkinkan masyarakat memiliki kapasitas untuk berproduksi dan membangun kemandirian ekonomi.
“Pemerintah provinsi tidak ingin lagi menjadi Robin Hood bagi masyarakatnya. Selesaikan masalah dasarnya melalui perlindungan sosial, lalu lakukan pemberdayaan sosial agar masyarakat berproduksi dan bertransaksi. Di sinilah KDKMP hadir sebagai kendaraan dan alat produksi mereka untuk keluar dari kemiskinan,” tegasnya.
Karena itu, Ia mendorong pengurus KDKMP memiliki jiwa kewirausahaan dan kemandirian. Pengurus koperasi diminta tidak hanya menunggu bantuan berupa gerai maupun modal, tetapi mampu membaca potensi dan peluang usaha yang tersedia di masing-masing desa.
Keberhasilan KDKMP, lanjutnya, tidak semata-mata diukur dari terbentuknya kelembagaan koperasi, tetapi dari sejauh mana koperasi tersebut mampu menjadi instrumen ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Wirawan Ahmad menjelaskan, pelaksanaan diklat sekaligus peluncuran model graduasi kemiskinan ekstrem tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pencapaian visi NTB Makmur Mendunia.
Pada 2026, Pemprov NTB menetapkan 40 lokasi Desa Berdaya Transformatif dengan sasaran sebanyak 5.162 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Melalui program tersebut, para KPM akan mendapatkan intervensi berupa transfer aset dan pendampingan selama dua tahun. Pendekatan ini diarahkan untuk mendorong perubahan status masyarakat dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang produktif.
“KDKMP disiapkan sebagai instrumen pemberdayaan yang mendampingi KPM secara berkelanjutan. Sebanyak 5.162 KPM tersebut akan difasilitasi untuk menjadi anggota KDKMP. Dengan begitu, status mereka bertransformasi dari sekadar penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi atau pelaku usaha mikro,” paparnya.
Untuk memperkuat kapasitas pengurus koperasi, diklat yang berlangsung selama 18–21 Agustus 2026 tersebut diikuti pengurus KDKMP dari 40 Desa Berdaya Transformatif.
Peserta mendapatkan pembekalan mengenai pengembangan usaha, manajemen keuangan, pemasaran, hingga pengelolaan koperasi berbasis digital. Pembekalan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan pengurus dalam menjalankan koperasi sekaligus mendukung proses graduasi kemiskinan di desa masing-masing.
Melalui integrasi antara perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, transfer aset, pendampingan, dan penguatan kelembagaan koperasi, Pemprov NTB menargetkan Desa Berdaya Transformatif dapat menjadi model intervensi kemiskinan yang tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (r/ham)
