Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot memastikan komitmennya untuk memenuhi hak para pegawai baik berstatus pegawai negeri sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meskipun diketahui, kondisi fisikal daerah masih sangat terbatas.
“Kondisi fiskal daerah masih terkendali sehingga pemenuhan hak ASN tetap kita perhatikan sekitar 44,55 persen belanja APBD dialokasikan untuk belanja pegawai,” kata Bupati.
Menurutnya,pemenuhan hak pegawai harus diiringi dengan peningkatan kinerja terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Sebab,anggaran yang digunakan merupakan uang rakyat yang harus kembali dalam bentuk pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keterbatasan fiskal bukan alasan untuk berhenti bergerak, pelayanan terbaik kepada masyarakat harus tetap optimal tanpa ada alasan apapun karena kita bekerja untuk masyarakat,” tegasnya.
Dikatakan Bupati, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa di tahun 2025 mencapai 4,29 persen. Hal tersebut beriringan dengan investasi yang terus tumbuh melalui pembentukan modal tetap bruto mencapai Rp7,65 triliun.
“PDRB per kapita berada di kisaran Rp36,33 juta. Capaian ini harus terus didorong menjadi lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pelayanan publik yang lebih baik, serta pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya,” tambahnya.
Ia mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Setiap sumber daya yang dikelola pemerintah merupakan amanah masyarakat,sehingga harus diwujudkan melalui pelayanan publik dan pembangunan yang memberikan manfaat nyata.
“Potensi daerah perlu dioptimalkan agar pertumbuhan ekonomi dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong peningkatan kesejahteraan,” timpalnya. (ils)
