Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot mengingatkan 41 pejabat pengawas, fungsional, dan Kepala UPT Puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Khusus puskesmas untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan.
“Pelantikan bukan sekadar seremonial kepegawaian semata, melainkan merupakan bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap pejabat dan melaksanakannya secara sungguh-sungguh,” kata Bupati saat memberikan arahan, Jumat (21/8).
Momentum pelantikan diharapkan menjadi titik awal menghadirkan energi dan semangat baru serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sumpah dan janji jabatan yang telah diucapkan bukan sekadar bagian dari prosesi pelantikan, tetapi merupakan komitmen moral dan tanggung jawab.
“Jangan anggap jabatan ini sebagai kebanggaan semata, melainkan yang perlu diingat jabatan adalah tanggung jawab dan harus dilaksanakan sepenuh hati,” ucapnya.
Khusus kepada Kepala UPT Puskesmas, orang nomor satu di Kabupaten Sumbawa ini, menekankan pentingnya peran puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah di bidang kesehatan. Sejumlah 26 puskesmas harus menjadi titik penting bagi masyarakat dalam memperoleh informasi kesehatan,pemeriksaan hingga pelayanan dan perawatan kesehatan.
Ia meminta Kepala UPT Puskesmas untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif di dalam gedung, tetapi turun langsung ke lapangan. Hal itu dinilai perlu dilakukan untuk mengenali kondisi masyarakat, kelompok masyarakat serta berbagai keluhan kesehatan yang dihadapi.
“Saya meminta agar pemeriksaan kesehatan gratis terus didorong sebagai upaya deteksi dan pencegahan penyakit. Karena kesuksesan puskesmas bukan seberapa banyak pasien yang dilayani, tetapi berapa banyak masalah kesehatan yang mampu dicegah,” jelasnya.
Ia turut menekankan pentingnya tata kelola administrasi yang tertib dan baik. Kualitas pelayanan kepada masyarakat harus didukung tata kelola internal yang baik,sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan pengelolaan administrasi.
“Kami ingatkan seluruh pejabat agar terbuka terhadap keluhan dan masukan masyarakat. Keluhan, merupakan bagian penting dari evaluasi untuk mengetahui aspek pelayanan yang masih perlu diperbaiki,” katanya mengingatkan. (ils)
