Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa, mengaku masih memiliki kendala untuk mengaktifkan kembali puluhan tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Salah satunya ketersediaan anggaran untuk operasional awal pascadiaktifkan.
“Ada 13 yang sudah terbangun dari jumlah itu yang aktif hanya tiga atau empat. Sedangkan, yang aktif sementara sisanya tidak aktif. Apalagi fasilitas dan sarana penunjang sudah diberikan ke pengelola,” kata Sekretaris Dinas LH Kabupaten Sumbawa, Hj. Rahmawati kepada Suara NTB, kemarin.
Ia menyebutkan, berdasarkan hasil identifikasi ada beberapa persoalan utama sehingga TPS3R tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Yakni terkait kelembagaan, kapasitas pengelola belum paham dan akses. Kendala akses ini karena ada beberapa TPS3R yang aksesnya sangat tidak bagus.
“Kita ambil contoh di TPS3R Kerato mereka harus menyeberangi sungai untuk sampai ke lokasi dan di Desa Luk akses menuju ke bangunan itu harus menanjak. Terakhir yakni dari segi pemasaran,” ucapnya.
Reaktivasi terhadap TPS3R juga terus dilakukan pemerintah, bahkan di APBD Perubahan pihaknya sudah mengusulkan anggaran untuk proses reaktivasi. Hanya saja kata dia, untuk reaktivasi tidak semua TPS3R bisa dilakukan melainkan akan dipilah terlebih dahulu.
“Kami tetap akan memilah-milah dari sisa yang tidak aktif tersebut untuk kita aktifkan kemarin. Minimal 3 atau 4 TPS3R yang akan kita aktifkan kembali hingga akhir tahun 2026,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga sudah menyiapkan skema sehingga produk yang dihasilkan oleh TPS3R bisa langsung diambil oleh off taker atau pengepul. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan para pengusaha dan pengepul sampah,sehingga produk yang dihasilkan langsung bisa diambil oleh pasar.
Pada prinsipnya perusahaan dan pemerintah daerah sudah siap mengambil produk yang dihasilkan dari pengelolaan sampah tersebut. Hanya saja lanjutnya,untuk sementara ini belum ada yang berjalan karena masih fokus penataan kelembagaan terlebih dahulu sebelum benar-benar beroperasi nantinya.
“Hasil produk mereka sudah banyak yang mau mengambil, cuman saat ini mereka belum berproduksi karena masih dalam tahap penataan kelembagaan terlebih dahulu. Kami juga akan tetap intens melakukan pendampingan terhadap mereka,” ujarnya. (ils)
