Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa, mengaku masih memiliki tantangan untuk mengejar target sanitasi aman tahun 2029 sebesar 30 persen. Realisasi sanitasi baru mencapai 8,2 pesen. Sementara, keterbatasan fiskal daerah jadi persoalan utama yang dihadapi.
“Jadi, untuk mengejar target 30 persen minimal setiap tahun anggaran yang harus disiapkan Rp15 miliar-Rp20 miliar. Sementara,untuk saat ini anggaran yang dimiliki daerah sangat minim,” kata Kabid Air Minum dan Sanitasi Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa kepada Suara NTB, Abdul Azis, Kamis (9/4).
Ace sapaan akrabnya melanjutkan, saat ini realisasi sanitasi aman di Sumbawa baru terealisasi 8,2 persen. Angka tersebut tentu masih sangat jauh dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 30 persen pada tahun 2029.
Menurutnya,realisasi sanitasi aman ini tentu menjadi salah satu penilaian dalam penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia. Salah satunya ketercakupan masyarakat untuk mendapatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat dan Terpusat (SPALDS/T).
“Kita memang masih memiliki tantangan cukup besar untuk merealisasikan SPALDS/T yakni di ketersediaan lahan. Kalau komunal minimal membutuhkan lahan sekitar 2-3 are,” ujarnya.
Dikatakan Ace, pembangunan SPALDT di dalam kota dibutuhkan hibah tanah untuk dilakukan pembangunan. Sementara,untuk SPALDS juga memiliki kendala, karena untuk pembangunan cenderung menyasar wilayah yang menjadi lokus stunting.
Saat ini kata dia, jumlah SPALDS yang sudah terbangun di Sumbawa mencapai 3.000 sambungan rumah. Sementara, pembangunan baru terealisasi 80 unit, sehingga jumlah itu sangat kecil dibandingkan kabupaten/kota di NTB.
“Realisasi kita sangat kecil karena sebaran kita cukup luas. Tetapi kami tetap berupaya untuk mengejar target yang ditetapkan pemerintah dalam menciptakan sanitasi aman bagi masyarakat,” tambahnya.
Untuk mencapai target tersebut sambungnya, minimal wilayah di dalam Kota Sumbawa yang mencakup lima kecamatan dibutuhkan sekitar 35.000 rumah tangga. Sementara dari jumlah tersebut yang terealisasi saat ini belum mencapai satu persen,sehingga kondisi itu menjadi tantangan.
“Di dalam kota saja kita butuhkan 35.000 sambungan. Kita belum bicara untuk wilayah barat, timur dan selatan. Itulah yang menjadi tantangan kita saat ini, tetapi kami tetap berikhtiar untuk mengejar target tersebut,” ujarnya. (ils)
