Taliwang (Suara NTB) – Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memberikan data pribadi dan identitas kependudukannya kepada pihak lain. Imbauan ini disampaikan menyusul maraknya modus penyalahgunaan identitas untuk berbagai kepentingan, termasuk pinjaman online hingga judi online.
Kepala Dinsos KSB, H. Kamaluddin mengatakan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan data pribadi. Sebab, data identitas yang jatuh ke tangan pihak tidak bertanggung jawab dapat digunakan untuk berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi korban secara langsung, tetapi juga dapat berdampak terhadap status data sosial ekonomi masyarakat. “Intinya jangan sembarang memberikan data identitas kepada orang lain,” tegas Kamaluddin, Jumat (28/8).
Ia menjelaskan, salah satu dampak yang perlu diwaspadai berkaitan dengan pemutakhiran data sosial ekonomi yang menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan.
Kata Kamaluddin, ketika identitas seseorang digunakan dalam aktivitas atau transaksi yang tidak pernah dilakukannya, kondisi tersebut berpotensi memunculkan data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Akibatnya, posisi atau desil masyarakat dalam basis data sosial ekonomi dapat berubah.
“Yang menjadi korban ini bisa saja datanya masuk atau terbaca tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ini yang harus kita waspadai, karena akhirnya bisa berpengaruh terhadap hak mereka mendapatkan bantuan,” paparnya.
Kamaluddin menyatakan, masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan identitas belum tentu secara otomatis kehilangan hak atas bantuan pemerintah. Namun, persoalan data yang tidak sesuai perlu segera diklarifikasi dan diperbaiki melalui mekanisme yang tersedia agar kondisi sosial ekonomi sebenarnya dapat tercermin dalam basis data pemerintah.
Masyarakat diminta lebih berhati-hati ketika diminta memberikan foto KTP, KK, NIK, nomor telepon maupun data pribadi lainnya. Terlebih jika permintaan tersebut,berasal dari pihak yang tidak jelas dan tidak memiliki kepentingan resmi. Dinsos juga mengingatkan warga agar tidak memberikan kode OTP, PIN, kata sandi maupun informasi penting lainnya kepada pihak lain. Masyarakat perlu memastikan terlebih dahulu tujuan penggunaan data sebelum menyerahkannya.
Kamaluddin berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan identitas dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, validitas data menjadi hal penting agar program pemerintah, khususnya bantuan sosial, benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Jangan sampai karena data kita disalahgunakan, kemudian kita yang dirugikan. Masyarakat harus menjaga identitasnya dan segera melapor kalau menemukan adanya penyalahgunaan data,” imbuhnya.(bug)
