Mataram (Suara NTB) – Kota Mataram genap berusia 33 tahun pada, 31 Agustus 2026. Usia yang sudah matang dan dewasa sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dengan jumlah penduduk sekitar 452.410 jiwa, Kota Mataram memiliki beragam suku, budaya dan agama. Keberagaman ini tetap menyatu padu dalam lingkaran harmoni serta masyarakat menjunjung tinggi toleransi.
Perjalanan Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB, tidaklah mudah. Berawal sebagai kota administratif di tahun 1993. Sebagai daerah administratif dituntut memiliki kemandirian secara fiskal. Kala itu, Pendapatan asli daerah relatif sangat kecil, sehingga harus bergantung pada subsidi dan transfer dari pemerintah pusat.
Seiring perjalanan waktu, Kota Mataram bertransformasi sebagai daerah yang berkembang. Investasi mulai tumbuh. Sektor jasa dan perdaganan menggeliat. Rentang tahun 2000-2020 PAD Kota Mataram mencapai Rp350 miliar lebih.
Sejak ditetapkan sebagai kawasan Meeting, Incentives, Convention and Exhibition (MICE) oleh pemerintah pusat. Kota Mataram berubah menjadi kota dengan penuh harapan. Investasi silih berganti datang. Arah kebijakan pemerintah berubah untuk menjadikan Mataram sebagai “Rumah yang Nyaman untuk ditinggali oleh Semua Orang”
Alhasil, PAD melonjak drastis mencapai Rp656 miliar di tahun 2026. Sebagai ibukota provinsi tentunya berbagai persoalan akan muncul. Pasalnya, seluruh aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan dan bahkan entertainment berada di jantung kota. Belum lagi, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrem, kondusivitas wilayah serta isu minoritas perlu dimininalisir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, jumlah pengangguran terbuka mencapai 4,80 persen di tahun 2025. Sementara, kemiskinan ekstrem berada pada 1,09 persen. Pemkot Mataram memiliki komitmen menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2029.
Kendati demikian, Kota Mataram harus menjadi rumah bersama. Generasi muda harus merawat rumah bernama “Kota Mataram” sebagai Kota Impian. Karena, Mataram merupakan salah satu tempat meraih mimpi.
Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, S.Sos., MH., memaknai bahwa usia 33 tahun Kota Mataram bukan sekadar angka dan usia, tetapi rentang perjalanan sejarah dan berbagai macam peristiwa yang sama-sama dirasakan di dalam perjalanan kota ini.
Ia menilai bahwa setiap lapisan sejarah dalam kota ini adalah suatu investasi yang diwarisi pemimpin sebelumnya melalui kebijakan-kebijakan serta kemanfaatan yang dilahirkan maupun kebaikan dirasakan masyarakat.
Artinya, usia 33 tahun menjadi proses penting untuk menjaga warisan baik diberikan kepada semua masyarakat serta bagaimana mempersiapkan untuk melanjutkan proses pembangunan yang akan datang. “Selain itu, usia 33 tahun ini momentum untuk mengoreksi kekurangan yang perlu dibenahi,” jelas Wali Kota.
Ia mengakui bahwa banyak pekerjaan rumah yang sama-sama perlu dilakukan perbaikan. Tetapi dengan tumbuhnya harapan masyarakat bahwa Kota Mataram memiliki masa depan yang akan datang.
Orang nomor satu di Kota Mataram ini menegaskan, tolok ukur dari keberhasilan dilihat dari berbagai variable yang menjadi penilaian kemajuan suatu kota adalah infrastruktur dan sosial masyarakat. Akan tetapi, tidak kalah penting adalah kemandirian fisikal.
Sejak menjadi kota administratif di tahun 1993 dan kondisi fisikal yang terbatas tingkat ketergantung dari pusat sangat tinggi. Rentang waktu tahun 2000-2020, pendapatan asli daerah bisa mencapai Rp350 milar. Di tahun 2026, PAD mencapai Rp656 miliar. Kenaikan PAD sangat signifikan seiring dengan pertumbuhan kota ini. “Kami melihat bahwa kesiapan masyarakat sangat adaptif dengan perubahan,” ujarnya.
Mataram sebagai kota yang konsentratif sehingga banyak pelayanan, pendidikan,kesehatan, pemerintahan dan sektor ekonomi. Kota ini kata Mohan,mendapatkan dirinya berkembang menjadi kota yang memberikan harapan banyak orang. Tempat membangun harapan dan mempersiapkan masa depannya. Sebagai pemerintah tetap memfasilitasi.
Ruang berinteraksi semakin tumbuh seiring dengan cara berpikir masyarakat. Kota ini tidak hanya tumbuh secara fisik dan terlihat visual, tetapi masyarakat tumbuh secara idel, gagasan berkembang. Sembari merawat dan menjaga kondusifitas kota ini.
Wali Kota dua periode ini menegaskan, di tengah-tengah tantangan dan melemahnya kohesi sosial dan polarisasi identitas dan fragmentasi di masyarakat di tengah kehidupan bernegara. Seluruh pihak dinilai harus melihat suatu hal yang penting adalah bahwa semua diwarisi melalui praktik baik untuk dijaga. Perbedaan identitas bukan menjadi persoalan,melainkan harus melihat persamaan.
“Paling penting melihat persamaan bukan perbedaan dimunculkan membuat saling menjauhi untuk melemahkan kohesi sosial itu,” tegasnya.
Untuk merawat kota ini menjadi fundamental adalah mengkonsolidasi keseimbangannya. Praktik sosial didapati melalui proses negosiasi sosial untuk disepakati bersama, sehingga harus diterima dan jaga.
Kondisi ini diharapkan bahwa nilai kebersamaan tetap dijaga. Dalam konteks toleransi harus yang aktif tidak cukup menerima perbedaan serta paling fundamental untuk membangun adalah kestabilan sosial.
Ia mengakui bahwa doa kebangsaan yang digelar pekan kemarin bahwasanya Kota Mataram diusulkan menjadi Kota Bhineka di Indonesia. Menurut Mohan, seseorang memiliki persepektif bermacam-macam berdasarkan fakta yang dilihat,sehingga mengambil narasi penting untuk menjadi penguat bagi pemerintah daerah untuk dibangun bersama.
Dengan polarisasi identitas menjadi satu hal investasi berharga. Namun perlu dilihatkan warisan yang baik untuk dirawat dan dibangun untuk kelangsungan Kota Mataram. “Pesan saya anak-anak muda akan menjadi penerus dan saat ini mereka sedang berproses serta berusaha meneladani apa yang dilihat. Meskipun tantangan dari zaman ke zaman berbeda,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., menyampaikan, di usia ke-33 tahun Kota Mataram begitu sangat berkembang sejak menjadi kota administratif. Potensi penerimaan daerah dari tahun ke tahun atau fase ke fase mengalami pertumbuhan. Sektor jasa terutama hotel tumbuh.
Hal ini menunjukkan investor merasa aman dan nyaman, sehingga menanamkan modalnya di Kota Mataram. Saat ini, Kota mataram sebagai penyangga ekonomi di Provinsi NTB. “Saya 12 tahun menjadi Dewan dan warga kota. Saya merasakan perkembangannya yang signifikan,” ujarnya.
Berbagai suku, ras, budaya dan agama menghuni Kota Mataram. Malik menegaskan, tingkat toleransi sangat tinggi. Kolaborasi pemerintah dengan tokoh agama sangat bagus. Hal ini mencerminkan bahwa Mataram benar-benar harmoni.
Politisi Partai Golkar ini berpesan generasi muda merawat keberagaman, menjaga serta merawat Kota Mataram sebagai rumah bersama.
Pengangguran dan Kemiskinan Ekstrem Jadi PR
Di satu sisi, Wali Kota menilai kondusifitas menjadi tolok ukur bagi pengusaha yang ingin menginvestasikan modalnya. Artinya,bukan saja dari kemampuan ekonomi,daya beli tetapi stabilitas daerah penting. Pertumbuhan ekonomi dinilai membaik dari tahun ke tahun.
Berdasarkan catatannya kata Mohan, di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi 4,51 persen. Kemudian, di 2024 mengalami kenaikan 4,71 persen dan menjadi 5,41 persen di tahun 2025. “Saya juga melihat bahwa itu menjadi variable pertumbuhan ekonomi berjalan di sektor riil. Bagi saya masyarakat harus ada ruang-ruang untuk bertumbuh dengan baik, interaksi sosial hidup dan mereka meluangkan waktu. Kita ingin menciptakan berskala manusia,” ujarnya.
Wali Kota tidak memungkiri bahwa data BPS Kota Mataram bahwa tingkat pengangguran mencapai 4,80 persen. Semua daerah mengalami hal itu serta menjadi pekerjaan rumah dan pemikiran mengurai persoalan ini. Intervensinya harus kolektif berkaitan dengan isu pengangguran untuk menyentuh dimensi tersebut.
Bagi pemerintah, lanjutnya, sudah mengintervensi pembiayaan dari berbagai sektor, pelatihan dan kemudahan usaha. Sektor informal satu hal yang dilakukan untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Terciptanya wirausaha baru menjadi salah satu variable mengurangi pengangguran terbuka, termasuk kemiskinan.
“Kemiskinan ini satu isu krusial, sehingga intervensi harus negara hadir untuk memberikan jalan melalui kebijakan menangani persoalan itu. Afirmasi kebijakan itu untuk konkret di daerah,” jelasnya. (cem)
