PEMERINTAH pusat kini tengah menyusun rencana penjualan gas elpiji 3 kilogram sesuai desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Wacana ini muncul untuk memastikan gas subsidi tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin, sesuai dengan peruntukannya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Samsudin, mengatakan penerapan wacana tersebut masih menyisakan pro kontra. Pasalnya, kriteria dan indikator desil oleh Badan Pusat Statistik (BPS) itu kini masih menjadi perdebatan.
“Memang tujuan utamanya agar subsidi pemerintah itu tepat sasaran kan. Tapi kayaknya sekarang masih jadi perdebatan publik. Karena sampai sekarang desil 1-10 itu kan dipertanyakan publik,” ujarnya, Jumat, 28 Agustus 2026.
Menurutnya, pemerintah masih perlu memastikan secara jelas kriteria setiap kelompok desil sebelum kebijakan itu diterapkan. Masukan dari masyarakat juga dinilai penting dalam proses tersebut.
“Harus pasti dulu,” katanya.
Untuk elpiji 3 kilogram, ia mengatakan pemerintah diharapkan dapat memastikan subsidi diberikan secara tepat sasaran. Namun, penerapannya belum dapat dipastikan karena skema desil masih menjadi perdebatan.
“Masih pro dan kontra nya cukup tinggi kan di masyarakat,” tambahnya.
Ia menjelaskan, usulan tersebut masih membutuhkan sejumlah tahapan pembahasan, termasuk berkaitan dengan regulasi dan kementerian terkait. Pembahasan nantinya juga akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pertamina dan Hiswana Migas yang berperan sebagai operator penyaluran LPG bersubsidi. “Masih jauh itu. Masih pro dan kontra” ucapnya.
Diakuinya, pihaknya telah berdiskusi dengan Pertamina dan Hiswana Migas. Berdasarkan hasil diskusi, dipastikan bahwa penerapan kebijakan penjualan elpiji sesuai desil tersebut masih dalam proses pembahasan. “Masih jauh itu. Masih pro dan kontra. Masih banyak tahapannya,” lanjutnya.
Begitupun dengan penjualan Pertalite berdasarkan desil. Yang mana rencananya desil 9 dan 10 tidak bisa lagi memperoleh BBM subsidi tersebut, Samsudin mengaku wacana itu masih dalam pembahasan. Pun jika benar desil 9-10 tidak bisa lagi memperoleh Pertalite, skema pembelian BBM tersebut akan diubah dengan menggunakan barcode.
“Kan itu masih wacana. Desil itu masih jadi perdebatan publik. Masih banyak kajian. Tidak bisa ujug-ujug soalnya. Perlu ada diskusi dan kebijakan publik,” pungkasnya. (era)
