Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa menyebutkan tren alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) cenderung turun di tahun 2026. Pemangkasan anggaran mencapai 50 persen dari sebelumnya Rp22 miliar di tahun 2025, berubah menjadi Rp11 miliar tahun ini.
“Hampir 50 persen anggaran DBHCHT kita terpangkas tahun ini. Pemangkasan ini terjadi karena kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat,” kata Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Sumbawa, Ivan Indrajaya kepada Suara NTB, pekan kemarin.
Selama ini, penggunaan DBHCHT tetap sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 anggaran tersebut, diperuntukkan bagi kesehatan 40 persen, 10 persen untuk penindakan dan 50 persen untuk kesejahteraan.
Ia menyebutkan, hampir setiap tahun alokasi anggaran dari DBHCHT untuk Kabupaten Sumbawa selalu meningkat. Hanya saja kata dia, dua tahun terakhir dana tersebut terjadi pengurangan hampir 50 persen dari pemerintah pusat. Kondisi inipun hampir terjadi di seluruh daerah yang memiliki hasil tembakau.
“Kita sudah koordinasikan dengan pemerintah pusat,agar anggaran DBHCHT tersebut kembali dengan jumlah yang sama beberapa tahun sebelumnya,” tambahnya.
Ia berharap daerah yang menjadi penghasil tembakau bisa lebih maksimal mendapatkan insentif dari pemerintah pusat yang bersumber dari DBHCHT. Tambahan dana transfer itu sangat dibutuhkan oleh daerah untuk memaksimalkan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH). Salah satunya pemerintah daerah akan mendorong peningkatan luas tanam tembakau dan industri yang menghasilkan cukai.
“Kita terus mendorong untuk menghasilkan satu perusahaan industri di arena tembakau iris. Dari sisi luas tanam, kita akan coba dorong di beberapa wilayah yang sangat potensial salah satunya di Kecamatan Tarano untuk perluasan tanam,” ujarnya. (ils)
