Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, menegaskan komitmen dukungannya terhadap penginternasionalan bahasa dan sastra melalui berbagai program prioritas yang gencar dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini ia sampaikan saat memberikan arahan dalam kegiatan Diseminasi Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) melalui Kemitraan dengan Komisi X DPR RI di Ruang Selaparang, Hotel Lombok Raya, Mataram, Jumat (11/9/2026).
Hadrian memaparkan bahwa program yang dijalankan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra serta Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai perpanjangan tangan tugas dan fungsi di Nusa Tenggara Barat sangat penting. Di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Tengah kini menjadi salah satu kawasan destinasi wisata internasional, yaitu Kuta Mandalika.
Pada bulan Oktober akan ada pagelaran internasional, yaitu ajang balap MotoGP, yang artinya banyak wisatawan, baik lokal maupun internasional akan datang. Tentunya, wisatawan ini menjadi atensi tidak hanya dari sisi sektor wisata, tetapi juga sisi budaya dan adat istiadat yang dimiliki dapat diperkenalkan lebih luas ke mancanegara.
“Kami dari Komisi X DPR RI sangat mendukung pelaksanaan program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tugas dan fungsi strategis dalam penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia harus didukung dari segi anggaran juga untuk menunjang capaian,” tegas Hadrian.
Berdasarkan pengakuannya, Komisi X DPR RI sudah berupaya maksimal untuk pemenuhan dukungan anggaran ini, tetapi ada kendala pendistribusian anggaran ke berbagai unit utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurutnya, ia perlu menyampaikan hal ini karena merupakan amanat konstitusi. Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyepakati anggaran untuk tahun 2027 sebesar 60,1 triliun rupiah.
Tujuan anggaran tersebut fokus dalam hal mengembangkan pendidikan dasar dan menengah. Anggaran 60,1 triliun rupiah ini didistribusikan kepada berbagai unit utama, termasuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki anggaran paling sedikit, padahal Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki tugas dan fungsi strategis. Untuk itu, diperlukan dukungan anggaran tambahan untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut, terutama di era keterbukaan transformasi teknologi informasi.
“Kita harus menjunjung bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan bahasa yang lain. Akan tetapi, saat ini bahasa asing lebih tinggi derajatnya dibandingkan bahasa Indonesia. Pada realitasnya, penggunaan bahasa Indonesia sudah bercampur dengan bahasa asing. Hal ini terjadi karena salah satunya perkembangan era teknologi dan keterbukaan informasi yang begitu pesat,” jelasnya.
Transformasi informasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi bagaimana tingkat derajat bahasa Indonesia berada di bawah bahasa asing. Hal ini menjadi tugas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, DPR RI, dan masyarakat.
“Bahasa Indonesia menjadi bahasa perekat dan pemersatu bangsa. Untuk itu, bahasa Indonesia harus kita junjung tinggi. Bukan berarti bahasa daerah kita abaikan, tetapi kita menjunjung dan menjaga bahasa perekat dan persatuan nasional kita,” imbuhnya.
Keberagaman bahasa daerah yang banyak ini merupakan kekayaan yang menjadi akar persatuan bangsa. Ia mengajak masyarakat untuk bersyukur memiliki bahasa persatuan.
\Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Komisi X DPR RI telah sepakat bahwa anggaran untuk program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia harus terus ditingkatkan. Kalau tidak ditingkatkan maka dikhawatirkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah lambat laun akan hilang. Di satu sisi, Presiden ingin anak-anak Indonesia menguasai berbagai bahasa asing, tetapi di sisi lain juga kita harus terus memartabatkan bahasa Indonesia.
“Semoga murid-murid di Lombok Tengah, termasuk para guru, juga lancar berbahasa Indonesia. Terkait kebijakan pengajaran bahasa Inggris dimulai dari kelas III SD maka mata pelajaran yang diajarkan harus jelas dan tetap memperkuat pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menggambarkan adat dan budaya Indonesia,” tambah Hadrian di hadapan seluruh peserta perwakilan guru jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK se-Kabupaten Lombok Tengah.
Pada kesempatan ini, ia juga menyampaikan bahwa DPR RI bersama pemerintah telah sepakat untuk memperbaiki klaster jabatan ASN bagi guru. Tentunya, ia berharap bahwa guru-guru di Indonesia sejahtera sebanding dengan guru-guru di negara tetangga. Upaya ini membutuhkan keseriusan dalam mengentaskan masalah formasi anggaran pembiayaan jabatan. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa tugas berikutnya adalah menyelesaikan masalah kesejahteraan guru yang dinilai harus segera diselesaikan secara bertahap.
Kegiatan Diseminasi Program BIPA yang diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra ini menjadi media krusial untuk memastikan bahwa pemerintah hadir untuk mendorong dan mengajak masyarakat melaksanakan penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Iwa Lukmana, menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kepada publik dalam menjalankan tugas dan fungsi yang didukung dengan pembiayaan APBN.
Ia memperkenalkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai unit utama yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia menyampaikan materi dengan tema “Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan”. Iwa memaparkan tentang produk EYD dalam laman Sipebi, sebuah aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia. Program pelindungan mencakup program utama Revitalisasi Bahasa Daerah dan pengembangan peta kebinekaan yang meliputi bahasa, sastra, dan aksara. Program pembinaan meliputi pendampingan bahasa kepada lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan sekolah, serta produk UKBI dan buku bacaan bermutu literasi.
Program penginternasionalan bahasa dan sastra dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Pertama, jalur diplomasi luar negeri yang mengupayakan status bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO (inisiatif pemerintah) dan bahasa Indonesia sudah resmi menjadi bahasa Vatikan (inisiatif masyarakat). Kedua, jalur pendidikan melalui program pembelajaran BIPA di 59 negara. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Luar Negeri. Penguatan program juga dilakukan melalui Festival Handai Indonesia yang melibatkan peserta dari berbagai negara.
“Saat ini kami sedang menyusun Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia (PJPBI). Terdapat enam pendekatan, yaitu pendekatan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, pendidikan, dan keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi dukungan lembaga pemerintah lainnya,” jelas Iwa.
Berikutnya, program penginternasionalan sastra Indonesia melalui sastrawan berkarya di luar negeri (residensi) dan penerjemahan karya sastra (skema antarpenerbit). Ia memperkenalkan inovasi layanan Halo Bahasa yang memuat berbagai aplikasi bahasa dan sastra sebagai salah satu produk unggulan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Dukungan dalam kegiatan diseminasi ini ditegaskan juga oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Arie Andrasyah Isa. Ia memaparkan bahwa Nusa Tenggara Barat dengan berbagai destinasi wisata memiliki lokasi strategis dalam simpul literasi bagi wisatawan asing.
“Melalui program BIPA, kita tidak hanya memperkenalkan bahasa, tetapi juga kearifan lokal dan identitas ke dunia luar. Kegiatan ini merupakan wujud sinergi kolaborasi pemerintah melalui Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Komisi X DPR RI dalam memperjuangkan dan memperluas akses kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat luas,” ujar Arie saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pengajaran BIPA sangat membutuhkan dukungan, terutama pemanfaatan teknologi dan kurikulum pengajaran. Ia berharap adanya komitmen bersama untuk mengangkat BIPA dan kegiatan ini menjadi momentum langkah strategis untuk memperluas jejaring dan program yang berdampak nyata.
Penguatan informasi BIPA dipertajam oleh Faisal Azhar dari Tim Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra. Ia memaparkan materi pembelajaran BIPA daring sebagai bahan pembelajaran bagi para pengajar BIPA dan juga masyarakat luas. Ia menjelaskan tujuan pengembangan portal BIPA daring, modul utama BIPA daring, modul belajar BIPA, modul jaga BIPA, modul bakti BIPA, modul tebar BIPA, modul tera BIPA, modul bincang BIPA, modul Festival Handai Indonesia, dan sumber belajar lainnya. Dalam pemaparannya, ia menerangkan berbagai literatur produk yang dihasilkan oleh Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra dalam upaya menginternasionalkan bahasa dan sastra Indonesia.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk kolaborasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Komisi X DPR RI, tetapi juga merupakan langkah penguatan dukungan kelembagaan. Selain itu, kegiatan ini menjadi upaya untuk memperkuat diseminasi program internasionalisasi bahasa Indonesia sebagai bentuk dukungan keterbukaan informasi publik yang berhak diketahui dan diterima oleh masyarakat. (r)
