Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB mengantongi 2.000 lebih nama calon magang ke Jepang. Mereka ini akan diseleksi karena kuota Pemprov hanya 2.000 orang.
Kepala Disnakertrans NTB, Dr. H. Aidy Furqan, mengatakan karena pendaftaran mencapai lebih dari kuota, pihaknya akan melakukan seleksi untuk menentukan siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk diberangkatkan ke Jepang.
“Karena untuk ke Jepang ini dia tidak mudah, tidak serta merta, dia butuh pelatihan,” ujarnya akhir pekan kemarin.
Ia melanjutkan, 2.000 lebih nama itu didapatkan dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa. Bagi calon yang bisa lulus N3, peserta bisa mendapatkan beasiswa kuliah sembari bekerja. Sementara, bagi calon dengan kemampuan N4 diperuntukkan hanya untuk bekerja.
“Kalau native 5 kayaknya belum bisa deh. Jadi kalau kemampuan bahasanya N3, bisa kuliah dulu sampai dengan diploma 3 atau S1, setelahnya tidak boleh pulang. Langsung kontrak kerja 3 tahun,” lanjutnya.
Dalam mencari calon magang ke Jepang, mantan Kepala Dinas Dikbud NTB ini mengaku bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB untuk menguji coba kelas migran di empat SMK, dua di Lombok, sisanya di Sumbawa.
“Kami sudah memulai program itu dan pelatihan pendampingannya mulai Oktober, November, Desember,” katanya.
Saat ini, Aidy mengaku masih menunggu informasi lanjutan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terkait dengan aturan keberangkatan 2.000 orang tersebut. Yang pasti, sambungnya pihaknya kini telah mendapatkan nama-nama yang akan diusulkan.
“Kan syaratnya kemarin mereka minta dicarikan orangnya. Nah, sekarang sudah dapat saya orangnya nih,” sambungnya.
Selain dari LPK, siapapun bisa mencalonkan diri menjadi penerima magang dan beasiswa ke Jepang. Asalkan memenuhi persyaratan seminimal-minimalnya N4. Menurutnya, Pemerintah Jepang membuka kuota beasiswa dan magang sebanyak-banyaknya karena tingginya jumlah universitas di negara tersebut.
Adapun anggaran untuk masing-masing anak diestimasikan sekitar Rp300 juta, dengan persyaratan wajib bekerja selama tiga tahun di Jepang setelah lulus kuliah.
“Kalau yang kuliah langsung kerja itu gajinya Rp15 sampai Rp25 juta. Kalau yang kerja itu Rp25 juta ke atas,” tambahnya.
Di samping 2.000 orang yang akan diberangkatkan ke Jepang, Disnakertrans NTB juga kini tengah menyiapkan pemberangkatan untuk 40 orang yang akan kerja ke negeri Sakura tersebut. 40 orang itu kemungkinan besar akan dikirim tahun ini atas permintaan Pemerintah Jepang di tahun lalu.
“Mandiri ini, tapi sudah dijamin ada penempatan,” pungkasnya. (era)
