Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin menyoroti persoalan penerimaan pajak listrik serta pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi daerah.
Hal ini dikemukakan Bupati Haerul Warisin saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhamad di Desa Tirtanadi, Selasa (15/9/2026). Dia menyebut pemerintah daerah dapat menerima sekitar Rp32 miliar per tahun dari pajak listrik, sementara penerimaan yang diterima daerah dari sektor penerangan jalan umum disebut hanya sekitar Rp12 miliar hingga Rp20 miliar.
Ia mempertanyakan pengelolaan PJU yang sebagian banyak mati. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan tidak ada kerugian yang ditanggung masyarakat akibat skema kerja sama tersebut.
Haerul juga mempertanyakan klaim investasi pihak swasta yang disebut mencapai sekitar Rp19 miliar dengan menyebut bahwa kontribusi yang terlihat di lapangan terutama berupa tiang penerangan. Lotim rencana akan memasang 8.000 titik lampu.
Untuk menghindari potensi kerugian, pemerintah daerah disebut mempertimbangkan skema kerja sama jangka panjang dengan pihak swasta. Dalam skema tersebut, pemerintah daerah akan membayar sekitar Rp201 miliar per tahun selama 15 tahun sementara layanan penerangan jalan tetap berjalan.
Menurut H. Iron, sapaan Bupati Lotim, apabila skema tersebut terealisasi, penerangan jalan di berbagai wilayah Lombok Timur diharapkan dapat lebih optimal sehingga aktivitas masyarakat pada malam hari menjadi lebih aman.
Ia mencontohkan masyarakat yang berdagang maupun warga yang melakukan perjalanan pada pagi atau malam hari tidak perlu lagi khawatir dengan kondisi jalan yang minim penerangan.
“Kalau itu terjadi, maka bapak ibu yang suka berdagang, yang suka jalan, jalannya menjadi terang benderang,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dorongan dari pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali pengelolaan PJU, termasuk aspek pembiayaan, investasi, serta manfaat yang diterima masyarakat. (rus)
