Mataram (Suara NTB) – Perekonomian NTB menunjukkan pertumbuhan positif pada 2026. Ekonomi NTB pada Triwulan II 2026 tumbuh 7,41 persen, sementara inflasi Agustus tercatat 4,03 persen.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, menyebut kondisi ini menjadi gambaran bahwa aktivitas ekonomi daerah masih berjalan cukup kuat, meski tekanan harga tetap perlu diperhatikan.
Inflasi Agustus 2026 terutama dipengaruhi kenaikan permintaan musiman pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.
Di sisi fiskal, pendapatan negara dan hibah di NTB hingga 31 Agustus 2026 telah mencapai Rp4,118 triliun atau 79,86 persen dari target. Sementara belanja negara terealisasi Rp17,035 triliun dari pagu Rp24,891 triliun atau 68,44 persen.
Dari jumlah tersebut, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp5,768 triliun. Belanja tersebut diarahkan antara lain untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur ekonomi.
Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp11,266 triliun. Transfer tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Peningkatan belanja pemerintah menunjukkan pemerintah hadir untuk masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi global,” ujar Kepala Kanwil DJPb NTB.
KUR Tembus Rp4,82 Triliun
Dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat juga terlihat dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga periode pelaporan, KUR di NTB telah tersalur Rp4,82 triliun atau 87,13 persen dari plafon.
Penyaluran tersebut menjangkau 108.995 debitur. Sektor perdagangan dan pertanian menjadi sektor yang paling banyak menyerap KUR.
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB telah menjangkau 1,86 juta penerima dengan dukungan anggaran Rp3,83 triliun.
Pemerintah juga terus mengawal sejumlah program lainnya, termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat serta program ketahanan pangan dan energi.
KSSK Dorong Ekonomi Desa
Penguatan ekonomi daerah juga dilakukan melalui sinergi Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) NTB yang melibatkan unsur fiskal, moneter, jasa keuangan dan penjaminan simpanan.
Salah satu agenda yang dilakukan adalah edukasi literasi keuangan bagi Desa Berdaya di Kabupaten Lombok Timur pada 16 September 2026.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan inklusi keuangan sekaligus mendorong pengembangan potensi komoditas lokal di tingkat desa. (bul)
