Mataram (Suara NTB) – Aktivitas bisnis PT Jamkrida NTB Syariah tetap berjalan normal meski hingga saat ini belum memiliki direktur utama (Dirut) definitif. Perseroan memastikan operasional, kerja sama dengan mitra perbankan, hingga target bisnis tahun 2026 tetap berjalan sesuai rencana.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Jamkrida NTB Syariah, Lalu Purnawan yang menjalankan tugas sebagai Plt sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2025 yang digelar 4 Juni 2026. Sebelumnya, masa jabatan direktur utama lama berakhir melalui RUPS tersebut.
Ia menegaskan, kondisi ini tidak mengganggu aktivitas perusahaan.
“Transaksi berjalan dengan baik dan operasional berjalan dengan baik,” ujarnya di Mataram, Kamis, 17 September 2026.
Menurut Purnawan, perusahaan tetap berupaya menjaga tata kelola, integritas dan kepatuhan selama masa transisi kepemimpinan.
Di sisi bisnis, Jamkrida NTB Syariah juga terus memperkuat ekosistem penjaminan bersama perbankan daerah. Bank NTB Syariah menjadi salah satu mitra utama, disusul rencana penguatan kerja sama dengan BPR NTB setelah proses konversinya tuntas.
Salah satu pekerjaan utama perusahaan saat ini, kata Purnawan adalah memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 11 Tahun 2025. Dimana modal yang dikelola (ekuitas) perusahaan saat ini berada di kisaran Rp61 miliar.
Sesuai ketentuan, ekuitas ditargetkan mencapai Rp75 miliar pada Desember 2026 dan meningkat menjadi Rp100 miliar pada Desember 2028.
Untuk memenuhi target Rp75 miliar tersebut, perusahaan masih memperjuangkan tambahan modal sekitar Rp15 miliar dari pemerintah daerah pemegang saham.
“Ini sedang kita perjuangkan di Pemda KSB dan Pemda Lombok Tengah. Kita harapkan dalam APBD perubahan bisa tercapai,” katanya.
KSB telah memiliki payung regulasi untuk penambahan modal, sementara Lombok Tengah direncanakan memberikan tambahan sekitar Rp10 miliar. Namun, realisasinya tetap bergantung pada proses pembahasan dan persetujuan APBD.
Selain itu, Jamkrida NTB Syariah juga telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pemerintah daerah yang belum menjadi pemegang saham. Daerah tersebut antara lain Kabupaten Dompu, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa dan Sumbawa Barat. Harapannya, penyertaan modal dapat masuk dalam APBD 2027.
“Sudah semua kita kunjungi dan mudah-mudahan menjanjikan di APBD murni 2027,” ujarnya.
Di tengah penyesuaian regulasi dan proses pergantian direksi, target bisnis dan kontribusi perusahaan kepada pemegang saham tetap menjadi perhatian. Purnawan menyebut target dividen perusahaan masih diupayakan berada di atas Rp2 miliar.
“Secara bisnis tidak ada masalah. Transaksi berjalan dengan baik dan operasional berjalan dengan baik,” tegasnya. (bul)
