ALIH fungsi lahan pertanian menjadi sebuah konsekuensi logis bagi pertumbuhan ekonomi dan penambahan jumlah penduduk. Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah melalui instansi teknis diminta untuk terus melobi program cetak sawah baru kepada pemerintah pusat.
“Kita tahu setiap usulan ke pusat butuh proses dan tidak langsung disetujui. Tetapi, harapan kita OPD terkait agar terus melobi, bila perlu setiap tahun anggaran,” ujar Sekretaris Fraksi Golkar DPRD KLU, M. Indra Darmaji Asmar, ST., Minggu (20/9/2026).
Menurut dia, isu ketahanan pangan menjadi isu strategis dalam perkembangan wilayah untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Setiap tahunnya, penggunaan lahan sawah basah pada radius yang diperbolehkan oleh regulasi tak bisa dihindari.
Pemerintah, kata Darmaji, perlu mengimbangi pengurangan lahan sawah tersebut dengan mencetak sawah baru pada wilayah potensial di beberapa kecamatan di Lombok Utara.
Di Lombok Utara, sambung dia, alih fungsi lahan terjadi setiap tahunnya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonomi, pertambahan penduduk, dan kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat di tengah masyarakat. Meskipun sering dianggap sebagai sebuah keniscayaan demi pembangunan, proses ini harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam kedaulatan pangan dan kelestarian lingkungan.
Politisi Golkar Lombok Utara ini melanjutkan, dampak alih fungsi lahan yang tidak terkendali atau tidak diimbangi dengan cetak sawah baru, dapat menurunkan target produksi pangan. Berkurangnya luas lahan pertanian secara otomatis mengancam stabilitas dan kedaulatan pangan nasional.
Di sisi lain, menurut dia, alih fungsi lahan secara massif di kawasan hulu, daerah aliran sungai (DAS), atau wilayah pesisir, berpotensi memicu risiko banjir, banjir rob, dan hilangnya penahan alami pada struktur lingkungan.
“Alih fungsi lahan bisa menciptakan ketidakseimbangan ekosistem berupa hilangnya fungsi resapan air alami di area hijau. Kondisi ini bisa memicu meningkatnya potensi banjir saat musim hujan,” ujarnya.
Pihaknya mendorong, Pemda Lombok Utara membuat telaah cetak sawah baru untuk dijadikan dasar program jangka menengah.
“Andaikata program cetak sawah melalui dukungan APBN cukup sulit, daerah juga bisa pelan-pelan membuat perencanaan dan eksekusi secara bertahap. Minimal kita ada gambaran. Bahwa dari sekian tahun, hilang sekian hektare, maka kita sudah punya pengganti walaupun di area yang produksinya tidak sama dengan lahan yang hilang,” pungkas Darmaji. (ari)
