Kota Bima (Suara NTB) – Kasus stunting di Kota Bima terjadi perbedaan alias anomali data. Data yang disajikan dalam Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dengan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) memiliki kesenjangan cukup signifikan.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakkan DPPKB Kota Bima, Muhammad Ilham, S. KM., menjelaskan angka stunting yang muncul merupakan perkiraan berdasarkan kesenjangan antara pencatatan e-PPGBM dengan hasil survei nasional. Berdasarkan data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) mencatat balita yang datang ke posyandu maupun sarana kesehatan secara by name by address. Dari pencatatan tersebut sekitar 992 balita yang terdata mengalami stunting.
“Berdasarkan pendataan dari e-PPGBM puskesmas itu bahwa balita di Kota Bima yang stunting 992,” sebut Ilham.
Sementara, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) maupun Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan prevalensi stunting Kota Bima masih sekitar 28 persen. Perbedaan metode pencatatan tersebut menyebabkan adanya kesenjangan data sekitar 19 persen. Jika dikonversi terhadap jumlah balita, selisih tersebut diperkirakan mencapai sekitar 2.000 anak stunting.
“Artinya,ada selisih hasil e-PPGBM dengan hasil survei itu. Lebih kurang 20 persen,sehingga jika diasumsikan jumlah balita berarti lebih kurang 2.000 balita yang stunting,” lanjutnya.
Ilham menegaskan, data e-PPGBM merupakan data balita yang dapat ditelusuri karena mencantumkan nama dan alamat. Karena itu, penelusuran di lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di tengah perbedaan kedua sumber data tersebut.
Pihaknya juga berupaya melakukan pencegahan melalui pendampingan keluarga berisiko stunting. Tim Pendamping Keluarga (TPK) mendampingi keluarga sejak masa kehamilan, termasuk memberikan edukasi kesehatan dan memfasilitasi akses layanan kesehatan bagi ibu hamil yang memiliki faktor risiko. (hir)
“TPK mendampingi keluarga yang berisiko stunting itu. Kalau ada keluarga yang berisiko stunting didampingi selama kehamilan itu. Diedukasi kesehatannya oleh bidan atau tenaga kesehatan,” kata Ilham.
Sementara itu, Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin meminta lurah hingga RT dan RW turun langsung menelusuri bayi dan balita di wilayah masing-masing. Langkah itu menyusul masih adanya kesenjangan pendataan balita stunting mencapai sekitar 2.000 anak.
Ditegaskan Wali Kota,penanganan stunting tidak hanya mengandalkan data yang masuk melalui posyandu maupun sarana kesehatan, tetapi dilakukan dengan metode jemput bola. “Camat, lurah, RT dan RW hingga kader diminta aktif mendatangi keluarga yang memiliki bayi dan balita yang membutuhkan perhatian,” tegasnya.
Luraj diminta secara khusus untuk mengetahui anak-anak yang stunting, sehingga pemenuhan kebutuhan gizi anak harus dipastikan. Pemenuhan gizi ini melalui pemberian susu dan telur.
Wali Kota menekankan pemenuhan asupan gizi sebagai bagian penting dalam penanganan stunting. Pasalnya, anak-anak masih membutuhkan perhatian sehingga seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap persoalan tersebut. (hir)
