Mataram (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram mencatat sebanyak 600 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Mataram telah selesai dipugar dari total 844 unit yang menjadi sasaran penanganan pada 2026. Program tersebut tersebar di 50 kelurahan di Kota Mataram.
Bantuan perbaikan RTLH tersebut bersumber dari pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP), dengan total anggaran sekitar Rp16,880 miliar. Setiap penerima bantuan mendapatkan alokasi minimal Rp20 juta per unit.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, Muhammad Nazaruddin Fikri, mengatakan masih terdapat 244 unit RTLH yang dalam proses pengerjaan. Seluruhnya ditargetkan rampung hingga Desember 2026.
“Seluruh pekerjaan program RTLH untuk 844 unit sepenuhnya dari pemerintah pusat. Kami hanya sebagai penyedia data sasaran,” ujarnya, Kamis (24/9).
Fikri menjelaskan, pada awalnya alokasi penanganan RTLH di Kota Mataram melalui BP3KP sebanyak 764 unit. Namun, jumlah tersebut kemudian mendapat tambahan 80 unit sehingga total sasaran menjadi 844 unit.
Dengan tambahan tersebut, pihaknya menargetkan seluruh pengerjaan RTLH dapat diselesaikan pada pertengahan Desember 2026.
Menurut Fikri, program RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat dengan menyediakan tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman. Perbaikan dilakukan terhadap sejumlah bagian rumah, seperti atap, lantai, dan dinding, serta fasilitas sanitasi dan akses air bersih.
Selain meningkatkan kualitas hunian, program tersebut juga menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan. Program RTLH diharapkan mendukung kebijakan pemerintah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kurang mampu.
Berdasarkan data terakhir Disperkim Kota Mataram, jumlah RTLH di daerah tersebut masih mencapai sekitar 13.000 unit. Data tersebut termasuk rumah yang perlu mendapat penanganan terkait ketahanan struktur pascagempa 2018.
Karena itu, Pemerintah Kota Mataram secara bertahap terus melakukan penanganan RTLH setiap tahun melalui intervensi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Disperkim. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkot Mataram dalam mewujudkan kota yang lebih berketahanan terhadap bencana.
Selain program tersebut, Pemkot Mataram juga mendapat tambahan kuota penanganan 300 unit RTLH dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bantuan tersebut diperoleh setelah Pemkot Mataram mendapat penghargaan sebagai pemerintah daerah yang dinilai berhasil dalam penanganan RTLH.
“Kemarin dari Kemendagri dapat lagi 300 unit, dan saat ini kami masih membahas untuk sasarannya,” pungkasnya. (pan)
