Mataram (Suara NTB) – Fraksi-fraksi DPRD Kota Mataram memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2026. Hal itu mengemuka dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi dewan di DPRD Kota Mataram. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, S.Ag didampingi Ketua DPRD Abdul Malik, S.Sos dan Wakil Ketua, Hj. Baiq Mirdiati.
Selain menyoroti peningkatan pendapatan daerah, sejumlah fraksi meminta pemerintah daerah memastikan tambahan belanja benar-benar diarahkan untuk program prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Haris Maulana, menyampaikan bahwa perubahan APBD 2026 menunjukkan adanya peningkatan pada total pendapatan daerah. Pendapatan tersebut antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah.
“Dengan adanya peningkatan pada total pendapatan daerah, maka dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini dipergunakan untuk penambahan belanja bagi program kegiatan prioritas,” ujarnya.
Fraksi Golkar pada akhirnya menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti persoalan persampahan. Juru Bicara Fraksi PKS, Hj. Baiq Zuhar Parhi, SH., MH., menilai masih terdapat persoalan di lapangan yang perlu segera diselesaikan pemerintah.
Ia menyinggung keberadaan tumpukan sampah di halaman Kantor Lurah Monjok yang dinilai mengganggu kesehatan dan lingkungan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi perhatian karena Kota Mataram sebelumnya telah memperoleh penghargaan di bidang lingkungan dan pengelolaan sampah.
PKS meminta pemerintah memberikan solusi permanen terhadap persoalan tersebut. Fraksi PKS juga mempertanyakan alokasi anggaran yang disiapkan dalam perubahan APBD 2026 untuk menyelesaikan persoalan sampah tersebut.
Dari Fraksi Partai Gerindra, Juru Bicara H. Muhtar, SH., memberikan perhatian terhadap peningkatan pendapatan daerah. Fraksi Gerindra mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang memperoleh sejumlah penghargaan di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup yang disebut dapat berdampak terhadap dukungan transfer dari pemerintah pusat.
Gerindra juga menyoroti tambahan belanja sekitar Rp42 miliar. Anggaran tersebut diminta benar-benar diarahkan untuk menutup kekurangan APBD murni dan membiayai program prioritas yang menyentuh masyarakat.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti waktu pelaksanaan perubahan APBD yang dinilai cukup terbatas. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Yogantara, mengatakan pemerintah hanya memiliki waktu sekitar tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember, untuk merealisasikan belanja sekitar Rp2,215 triliun lebih.
Kondisi tersebut dinilai berisiko mendorong pelaksanaan belanja secara terburu-buru, termasuk proses pengadaan yang tidak optimal dan berpotensi meningkatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Sementara itu, Fraksi PPP melalui Juru Bicara Muhammad Al Hariri, S.Pd.I., menyatakan telah mencermati penyesuaian pendapatan, pembiayaan, dan belanja daerah dalam perubahan APBD 2026. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat memenuhi kewajiban pemerintah sekaligus mendukung program-program prioritas bagi masyarakat.
Fraksi Partai Nasdem melalui juru bicaranya Ir. I Nengah Sugiartha meminta pemerintah Kota Mataram juga perlu memperhatikan perihal wilayah pesisir pantai kota Mataram yang dalam hal ini telah banyak mengalami abrasi secara berkala sehingga menjadi kekhawatiran masyarakat kota Mataram khususnya masyarakat yang berkediaman di dekat pesisir pantai kota Mataram. atas hal tersebut kami fraksi partai Nasdem meminta pemerintah kota Mataram dapat memperhatikan dan mengkaji permasalahan tersebut untuk menciptakan rasa aman kepada masyarakat kota Mataram khususnya di daerah pesisir pun untuk menjaga dan mencegah daerah kota Mataram dari abrasi yang dapat merugikan daerah kota Mataram dikemudian hari.
Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Hj. Dian rachmawati, S.Sos., mengatakan, tambahan belanja sebesar Rp215.753 juta lebih, termasuk Belanja Modal yang naik 33,39 persen atau Rp65.744 juta lebih, diusulkan pada akhir September 2026. Setelah pembahasan bersama DPRD dan evaluasi Gubernur, pelaksanaannya hanya tersisa sekitar dua sampai tiga bulan. Fraksi Partai Demokrat meminta disampaikannya jadwal pelaksanaan dan rencana pengadaan atas seluruh tambahan belanja tersebut, beserta jaminan bahwa pekerjaan tidak dilaksanakan secara tergesa-gesa yang berakibat pada rendahnya kualitas maupun kembali menjadi sisa anggaran.
Juru bicara Fraksi Amanah Nurani Bangsa, Ahmad Azhari Gufron, S.Si., menyampaikan, bahwa Perubahan APBD bukan sekadar perubahan angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi merupakan instrumen untuk melakukan koreksi, penyesuaian dan penguatan kebijakan pembangunan daerah, terutama terhadap kebutuhan masyarakat yang berkembang sepanjang tahun anggaran. (fit/*)
