Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Desa Taman Ayu, Lombok Barat (Lobar), M. Tajudin mempertanyakan realisasi kebijakan program Desa Berdaya Pemprov NTB yang dinilai tanpa melalui sumber data yang jelas. Pasalnya, jika mengacu data awal seharusnya sesuai kebijakan Gubernur NTB memprioritaskan program ini kepada desa dengan kategori miskin ekstrem pada APBD murni, karena desa miskin ekstrem butuh penanganan lebih besar. Barulah tahap kedua kepada desa miskin absolut.
“Harusnya yang didorong lebih awal (realisasi), karena perlu energi lebih besar itu desa-desa miskin ekstrem dulu. Harusnya yang dicairkan lebih dulu,” kata Tajudin, usai melapor ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD) NTB, Rabu (23/9/2026).
Menurutnya, desa miskin ekstrem butuh intervensi lebih awal untuk bisa mengejar desa-desa berstatus miskin absolut. Menurutnya, dibanding dengan desa miskin absolut, desa miskin ekstrem butuh energi lebih untuk terangkat keluar dari status tersebut. Sehingga dari sisi program baik tematik maupun transformatif, desa miskin ekstrem ini harusnya lebih awal direalisasikan pada APBD murni. Namun, sekarang desa yang berstatus miskin absolut justru direalisasikan lebih dulu.
Dikhawatirkan terjadi ketimpangan nanti pada hasil akhir program ini, antara realisasi capaian miskin ekstrem dan absolut akan jomplang meskipun program ini sama. “Kita ingin sebenarnya miskin ekstrem diintervensi dulu, nanti di tengah perjalanan (APBD perubahan) barulah teman-teman (desa) yang miskin absolut, sehingga di akhir target kemiskinan ini bisa betemu (realisasi),” jelasnya.
Hal ini pun telah disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB. Dan dari hasil pertemuan ke Dinas terkait yang diterima langsung oleh Kepala Dinas DPMPD NTB, bahwa data desa penerima program Desa Berdaya yang direalisasikan bukan dari DPMPD tetapi dari Bappeda. Data desa yang menerima program tahap pertama pada APBD murni dan perubahan diberikan ke Dinas DPMPD pada bulan Maret. Di mana data yang berasal dari sumber yang sama, tidak memprioritaskan desa miskin ekstrem.
“Di APBD murni kenapa yang menjadi prioritas bukan desa miskin ekstrem, justru desa yang lain (miskin absolut) yang masuk,” imbuhnya.
Sehingga, kata dia, semangat program Desa Berdaya untuk penanganan kemiskinan tidak sesuai komitmen awal, bahkan dilanggar oleh pemangku kebijakan. Karena tidak sesuai dengan rencana awal Pemprov (Gubernur) yang disampaikan ke desa.
Desanya sendiri termasuk belum terealisasi anggaran program desa berdaya. Padahal desanya masuk miskin ekstrem. Terlebih lagi, program desa berdaya diluncurkan di Desa Taman Ayu.
“Kami jadi desa lokus miskin ekstrem dan lokus launching program desa berdaya oleh pak Gubernur, belum direalisasikan anggarannya sampai sekarang,” ujarnya mempertanyakan.
Sementara program desa kolaborasi dengan berbagai pihak sudah mulai di desa. Seperti PLN dan NGO Sekra sudah berjalan programnya. “Tapi induk (program desa berdaya) belum datang (terealisasi),” imbuhnya.
Bahkan ia telah membuat buku orkestrasi desa inklusi penanganan miskin ekstrem melalui kaum rentan.
Sementara itu, Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi NTB Lalu Hamdi menyampaikan bahwa anggaran program Desa Berdaya untuk Desa Taman Ayu direalisasikan pada APBD perubahan. “Ya Desa Taman Ayu pada APBD perubahan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti menyampaikan Pemprov bergerak cepat merealisasikan program unggulan Desa Berdaya. Hingga saat ini, sebanyak 65 desa yang tersebar di 10 kabupaten/kota se-NTB telah menerima pencairan anggaran dengan total dana mencapai Rp19,5 miliar.
“Ini adalah bukti nyata komitmen kami. Sebanyak 65 desa telah menerima pencairan anggaran masing-masing sebesar Rp300 juta,” ujarnya.
Nelly menegaskan bahwa intervensi pendanaan ini merupakan bagian strategis dari upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan berbasis desa. Melalui dukungan dana, pendampingan, serta pembinaan yang terintegrasi, Pemprov NTB berkomitmen mendorong setiap desa agar mampu mengembangkan potensi lokalnya secara maksimal.
Saat ini, desa-desa penerima bantuan telah mulai bergerak mengembangkan sektor unggulan masing-masing. Berbagai komoditas produktif yang dikelola meliputi usaha peternakan, pengolahan hasil pertanian, tata kelola sampah secara mandiri, hingga pembangunan fasilitas pariwisata lokal.
“Kami berharap program Desa Berdaya ini tidak berhenti pada seremonial pencairan anggaran saja. Dana ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang memberikan dampak ekonomi langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat desa,” tambahnya.
Pada tahun anggaran 2026 ini, Pemprov NTB telah menetapkan target sebanyak 257 desa sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Berdaya Tematik. Pemerintah daerah mengimbau dan terus mendorong desa-desa lain yang masuk dalam daftar kuota agar segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi agar proses pencairan berikutnya berjalan lancar.
Guna memastikan dana stimulus ini tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan, Pemprov NTB menerapkan sistem pengawasan berlapis. Gubernur NTB telah resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Satuan Tugas (Satgas) Pendamping Desa Berdaya. Satgas khusus ini terdiri dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang bertugas melakukan pengawalan ketat secara end to end mulai dari tahap pengajuan proposal, proses verifikasi, pelaksanaan di lapangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan bantuan.
“Melalui sinergi pendanaan yang kuat dan pengawasan yang ketat, program Desa Berdaya Iqbal-Dinda diharapkan mampu melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru langsung dari akar rumput demi mewujudkan NTB yang maju dan sejahtera,” pungkasnya. (her/era)
