Taliwang (Suara NTB) – Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Tujuannya untuk memperkuat promosi investasi serta menjadikan keberadaan smelter sebagai daya tarik investasi baru di daerah.
Ketua Komisi III DPRD KSB, Basuki AR mengatakan optimalisasi mal pelayanan publik menjadi sejumlah poin yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPMPTSP dalam rangka pendalaman program organisasi perangkat daerah sebagai mitra untuk pembahasan RAPBD 2027. “Pada RPD kita dengan DPMPTSP baru-baru ini tiga poin itu yang kami tekankan,” katanya, Kamis (24/9).
Menurut Basuki, keberadaan MPP perlu dioptimalkan dengan memastikan seluruh gerai pelayanan dapat berjalan. Karena itu, DPMPTSP diminta memperkuat koordinasi dengan OPD agar penempatan petugas pelayanan dapat dilakukan secara terjadwal.
Selain MPP, Komisi III juga mendorong DPMPTSP mulai melihat keberadaan smelter sebagai peluang untuk menarik investasi baru ke KSB. Potensi hilirisasi industri di sekitar smelter kata dia, perlu dikaji secara lebih mendalam. “Jangan hanya melihat smelter sebagai kegiatan pengolahan. Kita harus melihat peluang industri turunannya. Ini bisa menjadi daya tarik investasi baru bagi KSB,” ujarnya.
Basuki mengatakan kajian tersebut perlu mencakup aspek kelayakan bisnis, peluang investasi dan kemungkinan pengembangan industri turunan. Untuk memperkuat referensi, Komisi III mendorong DPMPTSP melakukan studi lapangan ke Kabupaten Gresik yang dinilai memiliki pengalaman dalam pengembangan industri smelter dan turunannya.
Terkait promosi investasi, Basuki menegaskan pihaknya siap mendukung DPMPTSP dalam memperluas jaringan promosi. Dukungan itu antara lain melalui fasilitasi konektivitas dengan BKPM/Kementerian Investasi maupun jaringan promosi investasi lainnya.
“Kita siap mendukung DPMPTSP untuk promosi investasi. Termasuk membantu membuka konektivitas dengan BKPM dan jaringan investasi lainnya, sehingga potensi investasi yang sudah disiapkan KSB bisa lebih luas ditawarkan,” kata Politisi Golkar KSB ini.
Ia meminta setiap potensi investasi yang dipromosikan melalui Investment Project Ready to Offer (IPRO) dilengkapi informasi dan kajian yang memadai. Dengan demikian, proyek yang ditawarkan memiliki dasar yang jelas dan dapat ditindaklanjuti oleh calon investor. (bug)
