Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa terus berikhtiar mengoptimalkan aset milik pemerintah yang belum dimanfaatkan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, banyak aset pemerintah hanya tercatat sebagai aset memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah.
“Kedepan kita akan upayakan aset yang tidak dimanfaatkan itu bisa menghasilkan PAD. Kami juga saat ini masih melakukan inventarisasi terhadap aset yang tidak dimanfaatkan,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin kepada wartawan, Jumat (25/9).
Salah satu skema yang sedang disiapkan adalah penyewaan aset termasuk pola kerja sama,sehingga aset itu bisa memberikan manfaat bagi daerah terutama dalam upaya meningkatkan PAD.
Selain memanfaatkan aset yang belum optimal, Pemkab Sumbawa tengah mengupayakan penertiban aset diduga dikuasai oleh masyarakat. Seperti penertiban aset pemerintah yang berada di sepanjang jalan Samota berupa pendirian bangunan oleh masyarakat.
“Kita tetap tertibkan terhadap pembangunan di lahan pemerintah meski sifatnya hanya sementara. Tentu pola penertiban yang kita lakukan melalui pendekatan persuasif,” ucapnya.
Untuk mendukung percepatan pengelolaan asset, telah dibentuk tim percepatan penertiban aset dengan melibatkan Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan.
Dikatakan, pada prinsipnya pemerintah terus berupaya menuntaskan penertiban aset tersebut untuk meminimalisir klaim atas asaet milik pemerintah serta mengantisipasi gugatan atas aset pemerintah oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, penertiban dan sertifikasi lahan sangat penting dilakukan untuk mengamankan aset daerah.
“Kami terus berupaya menuntaskan persoalan sertifikasi aset ini sebagai bentuk pengamanan aset serta menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” tambahnya. (ils)
