Mataram (Suara NTB) – Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk menangani secara serius kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren (ponpes). Hal ini disampaikan menyusul kembali ditemukan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pimpinan ponpes terhadap santrinya.
Ia mengatakan, kasus yang terjadi di Lombok Tengah ini menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual di ponpes. Ia tidak ingin kasus-kasus seperti ini terulang kembali. Untuk itu, pihaknya mendesak Pemprov segera membuat peraturan yang dapat melindungi anak-anak di lingkungan pendidikan.
“Dan kami mohon kira-kira, pemerintah provinsi segera membuat satu aturan untuk memberikan perlindungan buat anak-anak. Kami mohon arah yang tepat untuk itu,” ujarnya, Selasa, 29 September 2026.
Ia meminta, kasus yang terjadi di salah satu ponpes di Lombok Tengah yang telah disorot media internasional BBC tersebut harus menjadi yang terakhir di NTB. Jangan sampai, katanya ada kasus kekerasan lain yang kembali terjadi di lingkungan pondok. Karena itu, perlu adanya aturan tegas dan jelas untuk seluruh pondok di NTB.
“Kiranya kalau pondok tidak bisa menjalankan apa yang menjadi aturan yang dibuat oleh gubernur, maka perlu untuk memproses perizinannya untuk dicabut,” sarannya.
Pesantren dan seluruh lembaga pendidikan diharapkan menjadi ruang yang aman bagi anak untuk belajar dan tumbuh. Karena itu, setiap kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan harus ditangani secara serius dan profesional dengan mengutamakan perlindungan terhadap korban.
Penanganan kasus kekerasan seksual, sambungnya juga harus tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pendekatan yang berpihak pada korban harus diutamakan agar anak mendapatkan perlindungan sekaligus hak-haknya tetap terjamin.
“Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita, dan memastikan setiap lembaga pendidikan berada di ruang yang aman,” tambahnya. (era)
