Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Pusat melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) siap menganggarkan hingga Rp20 miliar untuk pengadaan teknologi Seawater Reverse Osmosis (SWRO) di pulau-pulau kecil di Provinsi NTB. Sebelum mengalokasikan anggaran hingga puluhan miliar tersebut, BRIN meminta Pemprov NTB untuk melakukan kajian terkait dengan lokasi, kesiapan, dan keberlanjutan teknologi penyulingan air tersebut.
Demikian disampaikan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) NTB, I Gede Putu Ariadi, Selasa (29/9).
Ia mengatakan, pihaknya bersama dengan jajaran pemerintah NTB termasuk dengan Gubernur akan melakukan kajian terlebih dahulu berkaitan dengan permintaan BRIN tersebut.
“Kita kaji ulang. Di NTB mana yang paling cocok. Kajian itu menjawab kita butuhnya di mana, bagaimana keberlanjutannya,” ujarnya.
Menurutnya, alasan BRIN meminta Pemprov NTB melakukan kajian mendalam terhadap pengadaan teknologi SWRO ini imbas adanya kasus penyulingan yang terjadi di Gili Trawangan. Pusat, dalam hal ini BRIN, sambungnya tidak menginginkan kasus serupa terjadi pada teknologi yang akan dianggarkan di pulau-pulau kecil di NTB mendatang.
Saat ini, BRIN disebut telah melakukan kajian terhadap pengadaan penyulingan air laut menjadi air bersih siap minum di pulau-pulau kecil NTB. Hanya saja, BRIN khawatir pengelolaan teknologi tersebut tidak optimal, yang bisa berdampak pada mangkraknya pengadaan alat tersebut.
“Tapi bagaimana penerapannya di sebuah lokasi, itu yang perlu dikaji. Bagaimana nanti, listriknya dari mana, dibangunnya di mana, itu penting. Kira-kira kesiapan masyarakatnya seperti apa. Kan perlu ada pelibatan masyarakat setempat, desanya, atau BUMD,” jelasnya.
Mantan Kepala Disnakertrans NTB itu membeberkan, teknologi SWRO dapat menjadi salah satu solusi penyediaan air bersih di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air tanah. Namun, penerapannya membutuhkan perencanaan matang, karena biaya pembangunan dan operasionalnya relatif besar.
Wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, awalnya menjadi kawasan yang dinilai potensial untuk penerapan SWRO. Kawasan tersebut memiliki sejumlah pulau kecil yang membutuhkan pasokan air, terutama untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pariwisata.
“Kalau memang kebutuhan SWRO sebenarnya di pulau-pulau kecil untuk mendukung destinasi perwisataan. Artinya itu kebutuhan air. Contohnya di Sekotong, kawasan Sekotong itu destinasi kita. Ada 15 pulau kecil yang butuh air,” terangnya.
Menurutnya, kondisi sumber air di wilayah NTB berbeda-beda. Misalnya, di bagian utara seperti Gili Tramena masih memungkinkan memanfaatkan air tanah, sementara wilayah seperti Sekotong dinilai memiliki tantangan berbeda karena berada di atas yang tidak dilewati oleh air Gunung Rinjani.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan Sekotong sebagai lokasi final pembangunan SWRO. Kajian akan dilakukan untuk menentukan lokasi yang paling sesuai dari seluruh wilayah NTB.
“Bukan lokasinya. Kajian pendahuluan itu maksudnya di mana yang dari seluruh wilayah kita, yang mana yang cocok,” tutupnya. (era)
