Selong (Suara NTB) – Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih tersisa 13.43 persen. Berbagai program coba dihadirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim. Selain mengandalkan bantuan jejaring sosial dari pemerintah pusat, Lotim coba lebih akseleratif dalam pengendalian kemiskinan.
Wakil Bupati Lombok Timur yang juga Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), H. Moh. Edwin Hadiwijaya mengatakan, pemerintah daerah berupaya melakukan penanganan kemiskinan secara lebih serius dan terukur.
Edwin menuturkan sejak kepemimpinan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, sejumlah program yang menyentuh langsung masyarakat telah mulai dijalankan. Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah memperbaiki dan memperbarui basis data masyarakat miskin.
“Atas perintah Bupati, kita menurunkan tim untuk cepat membantu pengumpulan data melalui Dinas Sosial,” kata Edwin, menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (29/9/2026).
Dari target sekitar 501 ribu data yang harus ditangani dan diperbarui, proses tersebut disebut telah mencapai sekitar 58 persen.
Pemutakhiran data tersebut dilakukan secara berkala dengan menyesuaikan pembaruan data yang ditetapkan pemerintah pusat setiap tiga bulan. Pemerintah desa melalui operator juga dilibatkan untuk melakukan koreksi terhadap data, termasuk masyarakat yang masih tercatat dalam desil tertentu dan membutuhkan verifikasi lebih lanjut.
Selain pemutakhiran data, Pemkab Lombok Timur juga mendapatkan program tematik melalui Desa Berdaya Provinsi NTB, berupa program desa transformasi yang menyasar tujuh desa.
Program tersebut diarahkan untuk mendorong masyarakat miskin agar dapat meningkatkan taraf ekonominya dan keluar dari kategori kemiskinan.
Beberapa desa yang disebut masuk dalam program tersebut antara lain Tetebatu, Nanga Kejor, dan Pijot. Program itu, kata Edwin, sudah mulai berjalan.
Pemerintah berharap pendekatan berbasis desa tersebut dapat membantu masyarakat meningkatkan kapasitas ekonomi sehingga secara bertahap mampu naik ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.
Upaya pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Edwin menyebut Pemkab Lombok Timur telah mengalokasikan bantuan sekitar Rp20 miliar untuk UMKM pada 2026. Program tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam berproduksi dan mengembangkan usaha.
Dengan semakin berkembangnya UMKM, kebutuhan tenaga kerja juga diharapkan meningkat. Kondisi tersebut dapat membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat yang berada dalam kelompok desil 1 hingga 4.
Edwin juga menyoroti keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lombok Timur yang jumlahnya disebut telah mencapai lebih dari 260 unit. Ia berharap masing-masing SPPG dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat dari kelompok desil 1 hingga 4.
“Kalau masing-masing SPPG bisa mengakomodasi paling tidak 30 persen masyarakat desil 1 sampai 4 sebagai relawan atau pekerja di dapur, itu akan cukup banyak mengangkat masyarakat,” katanya.
Terkait target penurunan angka kemiskinan, Edwin mengatakan pemerintah daerah tidak memasang target yang terlalu besar dalam waktu singkat. Angka yang ditargetkan berada di kisaran 12 persen. Menurutnya, pengentasan kemiskinan membutuhkan proses panjang, pendampingan, kerja keras, serta kesinambungan program.
Ia menambahkan, berbagai program bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten selama ini telah menyasar masyarakat yang membutuhkan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, dan bantuan sosial lainnya.
Dengan proses pemutakhiran data yang sedang berjalan, pemerintah berharap tidak ada masyarakat miskin yang luput dari intervensi program. “Artinya, dari program yang kita punya, tidak ada warga miskin yang tidak tersentuh. Insyaallah,” ujarnya.
Edwin juga menyampaikan bahwa Dinas Sosial Lombok Timur kini berupaya merespons cepat laporan mengenai masyarakat yang membutuhkan bantuan, termasuk informasi yang muncul di media sosial.
Setelah laporan diterima, petugas melakukan pendataan dan mengusulkan masyarakat tersebut menjadi penerima bantuan sosial sesuai dengan kriteria dan program yang tersedia.
Bantuan dapat berupa PKH, bantuan pangan, maupun skema jaring pengaman sosial lainnya.
Menurut Edwin, pembaruan data menjadi bagian penting agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran sekaligus memastikan masyarakat yang telah keluar dari kemiskinan dapat mempertahankan kondisi ekonominya. (rus)
